Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja pembahasan tingkat I terkait 10 rancangan undang-undang atau RUU tentang kabupaten/kota. Semua fraksi di Komisi II DPR menyatakan sepakat 10 RUU tersebut dilanjutkan ke pengambilan tingkat II di rapat paripurna DPR.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
Mulanya, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan pandangan atas pembahasan yang dilakukan di tingkat panitia kerja. Ribka mengatakan pemerintah menyetujui 10 RUU tersebut dibawa ke pengesahan tingkat II.
“Pada rapat pimpinan kerja panja yang lalu telah disepakati 10 rancangan undang-undang kabupaten/kota usul inisiatif DPR RI beserta daftar inventaris masalah untuk dibahas lebih lanjut,” kata Ribka.
“Adapun sikap pemerintah setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya, atau pengambilan keputusan tingkat II,” sambungnya.
Rifqinizamy mengatakan Komisi II telah menerima pandangan dari tiap fraksi. Kemudian, Rifqinizamy meminta persetujuan peserta rapat terkait 10 RUU Kabupaten/Kota. Semua fraksi di DPR menyatakan setuju agar 10 RUU Kabupaten/Kota dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.
“Apa 10 RUU yang telah selesai kita bahas bersama dan dapat disetujui menjadi draf final rancangan undang-undang hasil pembicaraan tingkat I di Komisi II DPR RI, yang selanjutnya akan diproses pada pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang akan datang. Apakah kita setujui?” tanya Rifqinizamy.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Berikut ini daftar 10 RUU Kabupaten/Kota yang disetujui:
1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
2. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
3. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
4. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
5. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara
6. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
7. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
8. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
9. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
10. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.
