Sebanyak 2.117 warga negara Indonesia () datang langsung ke KBRI Phnom Penh di Kamboja dalam sepekan terakhir. Mereka minta difasilitasi untuk dipulangkan ke Indonesia.
Dilansir website (Kemlu), Jumat (23/1/2026), diketahui pada 22 Januari 2026 terdapat penambahan 224 WNI yang minta dipulangkan, dan pada 23 Januari 2026 hingga pukul 17.00 waktu setempat bertambah lagi 164 WNI. Sehingga total 2.117 WNI yang meminta dipulangkan dari tanggal 16-23 Januari 2026.
Lonjakan ini merupakan dampak langsung dari razia yang dilakukan Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan (scam) daring, yang menyebabkan banyak warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat.
Terlihat beberapa kedutaan besar asing di Phnom Penh yang juga dipenuhi oleh ratusan warganya. Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, menegaskan KBRI terus mengupayakan percepatan kepulangan WNI.
“KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” tutur Santo.
Proses pendataan, assessment kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor juga terus dilakukan secara bertahap. Telah ada dukungan SDM tambahan dari Kementerian Luar Negeri, yang dalam waktu dekat juga akan diperkuat dengan dukungan SDM dan peralatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Bagi yang punya paspor dan visanya masih berlaku, sudah didorong untuk segera membeli tiket secara mandiri. Puluhan WNI telah membeli tiket dan akan segera kembali ke Tanah Air dalam waktu dekat. Bahkan tidak sedikit yang sudah kembali ke Indonesia tanpa menginfokan kepada KBRI.
KBRI Phnom Penh mengimbau WNI untuk bersabar dan tertib dalam mengikuti seluruh proses kepulangan. “KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi,” kata Santo.
Banyaknya jumlah WNI tentunya menambah kompleksitas penanganan kasus. Sepanjang 2025, KBRI menangani 5.088 kasus WNI atau rata-rata 15-30 kasus per hari. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dalam sepekan terakhir, di mana pernah mencapai 520 aduan baru dalam sehari.
Selain itu, WNI juga diminta untuk selalu wapada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI. Layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi SPLP, sesuai dengan peraturan yang ada.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
KBRI juga mengimbau agar WNI menjaga komunikasi dan menginfokan kondisinya kepada sanak keluarga dan rekan di tanah air, agar keluarga dapat mendukung proses kepulangan mereka ke Indonesia.
Proses pendataan, assessment kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor juga terus dilakukan secara bertahap. Telah ada dukungan SDM tambahan dari Kementerian Luar Negeri, yang dalam waktu dekat juga akan diperkuat dengan dukungan SDM dan peralatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Bagi yang punya paspor dan visanya masih berlaku, sudah didorong untuk segera membeli tiket secara mandiri. Puluhan WNI telah membeli tiket dan akan segera kembali ke Tanah Air dalam waktu dekat. Bahkan tidak sedikit yang sudah kembali ke Indonesia tanpa menginfokan kepada KBRI.
KBRI Phnom Penh mengimbau WNI untuk bersabar dan tertib dalam mengikuti seluruh proses kepulangan. “KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon fasilitasi,” kata Santo.
Banyaknya jumlah WNI tentunya menambah kompleksitas penanganan kasus. Sepanjang 2025, KBRI menangani 5.088 kasus WNI atau rata-rata 15-30 kasus per hari. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dalam sepekan terakhir, di mana pernah mencapai 520 aduan baru dalam sehari.
Selain itu, WNI juga diminta untuk selalu wapada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI. Layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi SPLP, sesuai dengan peraturan yang ada.
KBRI juga mengimbau agar WNI menjaga komunikasi dan menginfokan kondisinya kepada sanak keluarga dan rekan di tanah air, agar keluarga dapat mendukung proses kepulangan mereka ke Indonesia.
