Wakil Ketua Komisi III DPR RI menanggapi pernyataan Presiden yang menyoroti banyaknya koruptor lolos di pengadilan. Sahroni mengatakan lolosnya para koruptor itu salah satunya disebabkan oleh kesejahteraan hakim.
“Solusi untuk problem kehakiman dan peradilan ini sebenarnya dari dulu masih sama, namun eksekusinya saja yang belum serius sebelum-sebelumnya,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
“Yang pertama jelas, tingkatkan kesejahteraan hakim. Ini mutlak. Kalau hakim tidak sejahtera, maka potensi ‘masuk angin’ juga tinggi,” sambungnya.
Selain itu, menurut dia, perlu ada pengawasan ketat terhadap putusan hakim. Dia menekankan agar setiap hakim dapat mempertanggungjawabkan keputusannya.
“Sistem pengawasan yang harus ketat dan komprehensif. Putusan hakim-hakim harus bisa diawasi, di-review, dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sahroni menilai Prabowo memiliki niat serius dalam memberantas korupsi. Dia berharap kesejahteraan hakim dapat meminimalisasi adanya koruptor lolos di pengadilan.
“Kami Komisi III akan kompak mendukung (niat serius Prabowo),” ujarnya.
“Semoga harapan demikian (nggak ada koruptor lolos lagi), karena ujung peradilan ada di pengadilan, yang menentukan hakim,” imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto marah soal koruptor di depan para hakim yang baru dikukuhkan. Prabowo kesal para koruptor ditangkap tapi kerap lolos di pengadilan.
“Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu, begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri,” kata Prabowo saat sambutan acara pengukuhan 1.451 hakim di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (12/6).
Prabowo menekankan kepada para hakim untuk serius bekerja menegakkan keadilan. Prabowo mengatakan negara kini membutuhkan hakim yang tidak bisa dibeli.
“Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli,” ujarnya.
