sejak Kamis (24/07) telah menewaskan setidaknya 16 orang dan puluhan ribu lainnya dievakuasi dari perbatasan kedua negara. Sejumlah pengamat menganggap Indonesia akan terkena dampak jika konflik antara Thailand dan Kamboja semakin parah.
Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad.
Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.
Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan “kekuatan berlebihan”.
Masing-masing negara telah meminta warganya yang tinggal dekat perbatasan untuk mengungsi dari wilayah tersebut.
Seorang saksi mata bercerita tentang pertempuran yang intens.
“Ini benar-benar serius. Kami sedang dalam proses evakuasi,” kata Sutian Phiwchan, seorang warga lokal di distrik Ban Dan, Provinsi Buriram, Thailand, yang berbatasan dengan Kamboja, kepada BBC.
Namun dalam keterangan terbaru, “segera” dengan Thailand. Thailand belum memberikan pernyataan publik atas usulan ini.
Dalam pernyataan terdahulu, pemimpin Thailand mengatakan, pertempuran sengit dengan Kamboja, dapat “bergerak menuju perang”.
Apa dampaknya terhadap Indonesia jika konflik Thailand-Kamboja terus memanas?
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Wempy Pasaribu, mengatakan dampak yang paling jelas dari konflik Thailand dan Kamboja adalah kemungkinan Indonesia kebanjiran pengungsi dari daerah konflik.
“Kita khawatirkan bisa terjadi banjir pengungsi, seperti perang Vietnam dulu. Spill out dari pengungsi ini kan bisa juga mengakibatkan yang tidak baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara,” kata Wempy, Jumat (25/07).
Jika benar terjadi, kata Wempy, kondisi di Indonesia akan semakin buruk karena saat ini saja, pemerintah masih kewalahan mengurus pengungsi Rohingya dan Afghanistan.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, memperingatkan agar Indonesia mewaspadai pihak-pihak luar yang ingin memanfaatkan keadaan di Thailand dan Kamboja.
Ia mengambil contoh sindikat perdagangan senjata yang mungkin ingin memasukkan barang ke daerah konflik melalui negara-negara tetangga Thailand dan Kamboja, termasuk Indonesia.
“Mereka tidak mau langsung membawa barang ke wilayah konfliknya, tapi mungkin lewat Indonesia dulu untuk menyamarkan senjata itu sebenarnya dari siapa. Nanti seolah-olah Indonesia yang terlibat,” kata Teuku.
“Itu harus kita hindari. Jangan sampai kelengahan kita berujung pada kita dipermalukan.”
Namun, Wempy dan Teuku mengatakan, konflik ini baru saja pecah, jadi belum dapat diketahui pasti dampaknya buat Indonesia.
Untuk saat ini, mereka hanya mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia agar tidak terlihat membela salah satu pihak.
“Jangan merasa harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang enggak perlu karena bisa dianggap oleh mereka sebagai upaya ikut campur atau ikut memengaruhi,” kata Teuku.
Percekcokan wilayah perbatasan ini bermula lebih dari 100 tahun lalu saat batas-batas kedua negara ditetapkan setelah penjajahan Prancis di Kamboja.
Hubungan keduanya menjadi tegang pada 2008. Saat itu Kamboja mencoba mendaftarkan sebuah kuil abad ke-11 yang berada di wilayah sengketa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Langkah ini disambut protes keras dari Thailand
Getty ImagesSeorang tentara Thailand sedang berjaga di kuil kuno Khmer yang disengketakan, Prasat Ta Muen Thom, di wilayah sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.
Selama bertahun-tahun terjadi bentrokan secara sporadis yang menewaskan tentara dan warga sipil di kedua belah pihak.
Pertempuran yang saat ini berlangsung berawal ketika pada Mei lalu seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan. Hal ini membuat hubungan bilateral Thailand-Kamboja mencapai titik terendah dalam lebih dari satu dekade.
Dalam dua bulan terakhir, kedua negara memberlakukan pembatasan di perbatasan satu sama lain. Kamboja melarang impor dari Thailand seperti buah-buahan dan sayuran, serta menghentikan impor layanan listrik dan internet.
Kedua negara juga telah memperkuat kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan dalam beberapa minggu terakhir.
Ini bukan pertama kalinya terjadi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Setiap kali tensi meningkat, biasanya disebabkan oleh sengketa perbatasan atau ketegangan politik, seperti:
Pada 1958 dan 1961, Kamboja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear.
Pada 2003, menyusul kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh, Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, melancarkan Operasi Pochentong. Operasi ini mengirimkan pesawat militer untuk mengevakuasi semua warga negara dan diplomat Thailand dari Kamboja dan mengusir diplomat Kamboja sebagai balasan.
Pada 2008 dan 2011, bentrokan militer pecah di Kuil Preah Vihear.
Pada 2009, Thailand menurunkan hubungan sebagai tanggapan atas dukungan Kamboja terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang saat itu sedang diasingkan.
Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengatakan sengketa dengan Kamboja tetap “sensitif” dan harus ditangani dengan hati-hati, serta sesuai dengan hukum internasional.
Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengatakan negaranya ingin menyelesaikan sengketa secara damai. Mereka mengaku “tidak punya pilihan” selain “menanggapi agresi bersenjata dengan kekuatan bersenjata”.
Pada masa lalu, meskipun telah terjadi saling serang yang serius, situasi-situasi tersebut mereda relatif cepat.
Pada pertikaian saat ini, kedua negara kekurangan pemimpin yang punya kekuatan dan keyakinan untuk mundur dari konfrontasiwalau tampaknya pertempuran terkini tak akan meluas menjadi perang besar-besaran.
Hun Manet, putra dari seorang mantan penguasa yang kuat, belum benar-benar punya otoritasnya sendiri. Ayah Hun Manet, Hun Sen, tampaknya bersedia memperdalam konflik ini untuk memperkuat reputasi nasionalisnya.
Di Thailand, pemerintahan koalisi saat ini tampak rapuh.
Meskipun Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra disokong ayahnya, Thaksin Shinawatra, dan Thaksin punya hubungan pribadi yang dekat dengan Hun Sen dan keluarganya, namun dia merasa dikhianati keputusan Hun Sen yang mengakibatkan Paetongtarn diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.
Reportase tambahan oleh May Titthara di Phnom Penh.
Lihat juga Video: DPR Minta Pemerintah Evakuasi WNI di Area Perang Thailand-Kamboja
