Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan kebutuhan hunian di Ibu Kota masih tinggi, yakni mencapai 288.393 unit. Adanya keterbatasan lahan, menurut Pemprov Jakarta solusi hunian vertikal menjadi pilihan utama.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, mengatakan konsep rumah susun () adalah salah satu solusi bagi warga Jakarta.
“Terkait dengan rusun hunian vertikal, rasanya memang sudah siap tinggal di Jakarta harus siap juga tinggal di rusun. Kenapa harus rusun? Karena luas Jakarta itu kurang lebih 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR sekitar 40% atau 271 kilometer persegi,” kata Retno dalam forum Balkoters Talk di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 orang per kilometer persegi, kebutuhan hunian di Jakarta terus melonjak.
“Dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 per kilometer persegi, kebutuhan hunian di DKI Jakarta mencapai 288.393 unit,” ungkapnya.
“Ketika lahan terbatas, kebutuhan banyak, akhirnya mengakibatkan harga jual hunian meningkat dan masyarakat semakin terdorong ke pinggir. Harapannya, kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang ada di DKI Jakarta,” lanjutnya.
Retno mengingatkan bahwa lonjakan harga tanah dan keterbatasan lahan berpotensi memperbesar kawasan kumuh. Berdasarkan data tahun 2017, ada 445 RW yang masuk kategori kumuh. Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi jumlah tersebut dan menargetkan rampung pada Desember 2025.
Lebih lanjut, Retno menyebut arah kebijakan perumahan sudah tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Fokusnya adalah menyediakan hunian publik yang terjangkau, terhubung dengan pusat ekonomi dan transportasi, serta mendukung program mix use yang digagas Gubernur Pramono Anung.
“Target kami jelas, hunian terjangkau harus layak huni, terhubung dengan TOD, dan dilengkapi fasilitas sosial-ekonomi. Ke depan, Unit Pengelola Rusun (UPRS) juga diarahkan menjadi BLUD pada 2027 agar lebih profesional,” tegasnya.
Saat ini Pemprov DKI mengelola sekitar 32 ribu unit rumah susun. Beberapa di antaranya bahkan sudah menerapkan konsep padat karya untuk mendorong aktivitas ekonomi warga. Seperti Rusunawa Rorotan IX terdapat 484 unit, Rusun Marunda 288 unit, serta rumah susun padat karya 381 unit.
“Kami juga sudah terbitkan Ingub Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD wajib mendukung kegiatan sosial-ekonomi di Rusunawa, supaya warga tidak hanya mendapat hunian, tapi juga peningkatan taraf hidup,” imbuhnya.
Retno mengingatkan bahwa lonjakan harga tanah dan keterbatasan lahan berpotensi memperbesar kawasan kumuh. Berdasarkan data tahun 2017, ada 445 RW yang masuk kategori kumuh. Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi jumlah tersebut dan menargetkan rampung pada Desember 2025.
Lebih lanjut, Retno menyebut arah kebijakan perumahan sudah tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Fokusnya adalah menyediakan hunian publik yang terjangkau, terhubung dengan pusat ekonomi dan transportasi, serta mendukung program mix use yang digagas Gubernur Pramono Anung.
“Target kami jelas, hunian terjangkau harus layak huni, terhubung dengan TOD, dan dilengkapi fasilitas sosial-ekonomi. Ke depan, Unit Pengelola Rusun (UPRS) juga diarahkan menjadi BLUD pada 2027 agar lebih profesional,” tegasnya.
Saat ini Pemprov DKI mengelola sekitar 32 ribu unit rumah susun. Beberapa di antaranya bahkan sudah menerapkan konsep padat karya untuk mendorong aktivitas ekonomi warga. Seperti Rusunawa Rorotan IX terdapat 484 unit, Rusun Marunda 288 unit, serta rumah susun padat karya 381 unit.
“Kami juga sudah terbitkan Ingub Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD wajib mendukung kegiatan sosial-ekonomi di Rusunawa, supaya warga tidak hanya mendapat hunian, tapi juga peningkatan taraf hidup,” imbuhnya.
