Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, memuji konsep (Green Policing) yang diinisiasi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Nasir Djamil juga memuji sejumlah pendekatan ‘politik hijau’ yang dilakukan oleh Irjen Herry Heryawan sebagai upaya melestarikan Bumi Lancang Kuning.
“Politik hijau yang dijalankan Kapolda Riau ini bukan politik praktis yang kita saksikan saat pesta demokrasi. Tapi, ‘politik hijau’ ini adalah bagian dari upaya untuk merawat kekuasaan dan sumber daya alam,” kata Nasir Djamil, Kamis (25/7/2025).
Menurutnya, Irjen Herry Heryawan mampu memecahkan persoalan utama di Provinsi Riau, misalnya deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Irjen Herry Heryawan menjalankan ‘politik hijau’ yang dikemas dengan Green Policing ini dengan pendekatan-pendekatan terhadap seluruh tataran elemen masyarakat serta budaya dan kearifan lokal.
“Itu sebabnya, Pak Kapolda ini sering kita lihat melakukan safari menemui tokoh-tokoh agama, adat, aktivis LSM, mahasiswa, dan seniman serta budayawan. Dia ingin memberikan pemahaman betapa pentingnya isu lingkungan hidup ini,” jelasnya
Nasir Djamil menambahkan, Green Policing bukan sekadar program, melainkan pilar baru yang bisa diterapkan di instansi Polri. “Ini merupakan kerangka moral dan operasional dalam seluruh tindakan anggota kepolisian,” imbuhnya.
Lebih jauh, Nasir Djamil berpandangan Green Policing yang digagas memiliki landasan yang kuat, baik secara akademis, filosofis, maupun spiritual. Menurutnya, konsep ini bertujuan meyakinkan publik, khususnya kalangan akademisi, bahwa peran polisi melampaui fungsi penegakan hukum.
Ia juga menegaskan bahwa Green Policing tidak berarti mengabaikan penindakan. Polisi tetap harus bertindak tegas terhadap mafia lingkungan di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan yang mengancam keberlanjutan sumber daya alam
“Kerja mafia itu mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan kelangsungan hidup anak cucu kita,” ujar Nasir Djamil.
Ia menambahkan bahwa upaya penindakan ini sejalan dengan komitmen negara, seperti pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk membongkar praktik eksploitasi.
Lebih jauh, Nasir Djamil melihat juga dapat dilacak sebagai bagian dari perintah agama. Menurutnya, anjuran agama yang menekankan pentingnya merawat bumi-sehat, tidak boros, tidak merusak alam, dan tidak berlebih-lebihan-pada dasarnya sejalan dengan tujuan aktivis lingkungan.
“Agama-agama di dunia sudah sejak lama mengkampanyekan tentang pentingnya merawat lingkungan,” pungkasnya.
