meyakini proyek MRT Lebak Bulus-Serpong bisa mempermudah dan mengurangi kepadatan mobilisasi warga. Dia mengatakan mayoritas masyarakat Kota Tangerang Selatan bekerja di DKI Jakarta.
Menurut Andra, populasi dua provinsi, Banten dan DKI Jakarta, memiliki keterkaitan erat. Mobilitas antara Jakarta-Banten disebut tinggi.
“Kita ketahui bersama bahwa populasi penduduk di Banten itu sama dengan populasi penduduk Jakarta. Kemudian juga mobilisasi antara warga Jakarta dan warga Banten sangat tinggi, sangat padat sekali, dan kami meyakini bahwa jalur ini atau dengan adanya MRT maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pasti akan terdorong,” kata Andra kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Pemprov Banten terus melakukan koordinasi dengan banyak pihak untuk mewujudkan ketersediaan fasilitas transportasi publik massal. Salah satunya pelaksanaan studi kelayakan atau feasibility study (FS) rute MRT trase North-South Line Extension dari Lebak Bulus menuju Serpong.
“Alhamdulillah, belum lama ini ada MoU antara MRT dan Sinar Mas Land terkait dengan pelaksanaan FS untuk rute MRT Lebak Bulus-Serpong. Kita sebagai pemerintah Provinsi Banten mendukung karena FS ini akan mengkaji studi kelayakan terkait dengan banyak hal,” ujar Andra.
Andra mengatakan sudah ada rapat koordinasi persiapan pembangunan MRT. Koordinasi dilakukan dengan pihak perkeretaapian (KAI), Kementerian Perhubungan, Dirut MRT, dan juga seluruh kepala daerah di Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Andra menyebutkan perhatian ditujukan pada kesiapan aspek kelembagaan, finansial, dan beberapa hal penting lainnya. Ia juga menegaskan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan hadirnya MRT ini dapat terwujud.
“Kami meyakini bahwa moda ini akan mengurai kemacetan,” katanya.
Andra juga menjelaskan pembangunan MRT ini sesungguhnya sudah menjadi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Untuk itu, pihaknya akan berusaha maksimal sesuai kemampuan dalam mendorong terlaksananya pembangunan dengan baik.
“Kita yakin bahwa ini belum bisa dieksekusi dalam waktu dekat dan ada beberapa tahapan. Tapi apa yang telah dilakukan MRT dan kemudian perhubungan dengan banyak pihak, tentunya ini hal yang baik,” ujarnya.
Soal kerja sama business-to-business (B2B) dalam pembangunan MRT itu, Andra menilai hal tersebut adalah langkah yang paling tepat dan bijak. Ia menyangsikan hanya Jakarta saja yang mampu membuat moda transportasi seperti MRT ini.
“Jadi, apa yang kami diskusikan dengan Pak Gubernur Jakarta, bahwa beliau mendukung, beliau men-support, dan itu sebuah harapan bagi kami,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan perpanjangan jalur MRT dari Jakarta sangat penting bagi warga yang ada di daerahnya.
“Sekitar 70% dari 1,5 juta penduduk Tangerang Selatan melakukan aktivitas hilir mudik ke Jakarta,” ujarnya.
Pilar menyebut ada berbagai opsi. Mulai dari skema government-to-government (G to G) loan seperti pembangunan jalur MRT Jakarta yang sudah terbangun, lalu skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), hingga skema swasta murni dan pembiayaan alternatif lainnya.
