tidak akan mengakui negara Palestina saat ini. Namun, Selandia Baru mengaku berkomitmen pada solusi dua negara.
“Dengan perang yang berkecamuk, Hamas tetap menjadi pemerintah de facto Gaza, dan belum ada kejelasan tentang langkah selanjutnya, masih terlalu banyak pertanyaan tentang masa depan negara Palestina sehingga Selandia Baru tidak bijaksana untuk mengumumkan pengakuan saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Winston Peters dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025).
Peters mengaku khawatir jika negara-negara fokus pada pengakuan terhadap Palestina. Dia mengatakan hal itu akan mempersulit gencatan senjata.
“Kami juga khawatir bahwa fokus pada pengakuan, dalam situasi saat ini, dapat mempersulit upaya untuk mengamankan gencatan senjata dengan mendorong Israel dan Hamas ke posisi yang lebih keras kepala,” ujar Peters.
Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan ‘pengakuan negara Palestina adalah pertanyaan tentang kapan, bukan apakah’. Posisi Selandia Baru ini tidak sejalan dengan mitra tradisional mereka, Australia, Kanada, dan Inggris.
Semuanya telah mengakui negara Palestina. Langkah ini sejalan dengan lebih dari 140 negara lain yang juga mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk tanah air yang merdeka dari wilayah pendudukan.
Sebuah selebaran dari pemerintah Selandia Baru menyatakan mereka berharap untuk mengakui negara Palestina ketika situasi di lapangan menawarkan prospek perdamaian dan negosiasi yang lebih besar daripada saat ini. Partai Buruh, yang menjadi oposisi di Selandia Baru, mengkritik keputusan tersebut dan mengatakan hal itu menempatkan Selandia Baru di sisi sejarah yang salah.
“Tidak ada solusi dua negara atau perdamaian abadi di Timur Tengah tanpa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara,” kata Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Peeni Henare.
Simak juga Video Dukungan Para Pemimpin Dunia untuk Negara Palestina di Sidang PBB
