Menko Pangan Zulkifli Hasan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang bermasalah. Kebijakan itu buntut kasus keracunan di sejumlah daerah.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” kata Zulhas, dilansir Antara, Minggu (28/9/2025).
Hal itu disampaikan Zulhas dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu.
Zulhas mengatakan sejumlah hal dievaluasi terkait SPPG yakni faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Zulhas mengatakan seluruh SPPG lainnya pun akan dievaluasi terkait kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan dari juru masak.
“(Evaluasi) tidak hanya di tempat yang terjadi, tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas mewajibkan SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan. Termasuk, kata dia, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah.
“Semua dievaluasi dan diinvestigasi,” kata Zulhas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana buntut rentetan kasus keracunan program MBG. Dadan menjelaskan kepada Prabowo terkait penyebab keracunan terjadi.
Dalam laporannya, Dadan menyampaikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit. Total ada sebanyak 31 juta penerima.
“Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari-31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus-27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
