Wakil Gubernur DKI Jakarta menanggapi adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta. Rano mengatakan pihaknya akan menunda sejumlah pembangunan yang tidak menjadi prioritas.
“Semua sudah tahulah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah lakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kita sikapi segera,” kata Rano di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025)
“Nah, dengan konsekuensinya bahwa tentu saja yang namanya RAPBD harus diubah,” lanjutnya.
Rano menjelaskan air bersih dan transportasi massal, seperti MRT tetap menjadi prioritas utama. Namun, proyek-proyek pembangunan lain yang dinilai tidak mendesak akan ditunda.
“Kita pilih prioritas mana yang utama. Air ini prioritas, kemudian MRT juga prioritas. Mana yang utama itu yang didulukan, yang tidak (prioritas) kita harus postpone. Postpone artinya kita tunda,” ungkapnya.
Rano mengatakan pihaknya akan segera membahas perubahan anggaran bersama DPRD DKI. Ia berharap efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan dasar bagi warga Jakarta.
“Hari Senin baru mulai dibicarakan dengan pihak DPRD. Tapi pada dasarnya seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu DBH akan terjadi pemotongan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengaku telah menerima informasi dana transfer dari pemerintah pusat untuk Jakarta akan dipangkas signifikan, dari target Rp 26 triliun menjadi sekitar Rp 11 triliun. Dia mengaku khawatir hal itu berdampak pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dipatok Rp 95 triliun.
“DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (Rencana Kerja Anggaran),” kata Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9).
