Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, punya peran strategis dalam mendukung program nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru, di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Denpasar.
Dalam kesempatan itu, Ribka menyoroti pentingnya peran TPID Bali dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Ia juga mengapresiasi capaian inflasi di tingkat provinsi yang berada pada angka 2,61 persen, sesuai dengan target pemerintah sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.
“Inflasi Bali 2,61 [persen], ini sangat-sangat aman. Kalau nasional tadi dua sekian sampai tiga ya, Bali 2,61 [persen]. Ini luar biasa sekali, ini sudah terjaga aman, dengan terjaganya 2,61 [persen], semua pelaku ekonomi ini [terjaga], baik sebagai konsumen, maupun pelaku ekonomi,” ungkap Ribka, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).
Ribka juga meminta pemerintah daerah (Pemda) di Bali untuk lebih memperhatikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), terutama pada komoditas yang kerap menjadi pemicu inflasi seperti bawang putih, bawang merah, dan udang.
Ia menilai Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian sehingga distribusi berbagai komoditas tersebut dapat dikelola dengan baik. Dengan potensi tersebut, Ribka berharap inflasi di Bali dapat terus dikendalikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita terus juga tingkatkan potensi selain sektor pariwisata, tetapi juga mungkin di pertanian, perikanan, atau sektor lain, Pak Gubernur. Ini perlu kita tingkatkan juga, itu akan lebih baik lagi supaya [meningkatkan] pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% dalam lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan target tersebut, setiap daerah didorong berkontribusi secara optimal.
Ribka menyebut ada dua “mesin” utama yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu mesin birokrasi pemerintahan dan mesin sektor swasta. Keduanya perlu dijaga dan diperkuat agar tercipta iklim investasi yang kondusif.
“Artinya dari mesin birokrasinya, kemudian mesin swasta, kemudian mempermudah iklim investasi ini juga sangat penting sekali, Pak Gubernur, supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Ribka mengingatkan Provinsi Bali terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data yang ia sampaikan, realisasi pendapatan Provinsi Bali telah mencapai 86 persen, namun realisasi belanja baru berada di angka 65 persen, sementara tahun anggaran sudah memasuki bulan November.
“Tolong nanti Pak Sekda digenjot [realisasi belanjanya], juga para kepala SKPD-nya [diingatkan]. Apakah ini realisasi masih ada di 65 [persen], karena tadi, Bali luar biasa pendapatannya cukup tinggi walaupun hanya dari sektor pariwisata. Tetapi, belanjanya harus kita percepat,” tegasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, para bupati dan wali kota, serta jajaran Forkopimda se-Bali atau perwakilannya.
