Ketua Fraksi Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya masih membahas keterwakilan perempuan di pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD). Sarmuji mengatakan Golkar akan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi lain untuk kesepakatan penempatan kader perempuan jadi pimpinan AKD.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Kami siap tindak lanjuti. Kami akan koordinasi dengan pimpinan dan pimpinan fraksi lain,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).
“Karena butuh kesepakatan politik, fraksi apa memilih AKD mana untuk ditempatkan kader perempuan,” sambungnya.
Sarmuji mengatakan penerapan aturan keterwakilan 30 persen perempuan di AKD tak bisa diputuskan sepihak. Karena itu, komposisi pimpinan AKD perlu dibahas bersama delapan fraksi di DPR.
“Karena jumlah fraksinya ada 8, sementara jumlah yang mesti ditempati kader perempuan 30 persen dari 5 pimpinan di setiap AKD,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR telah memproses putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan Dewan (AKD) mencakup anggota dan pimpinan. Puan mengatakan putusan MK telah diproses oleh pimpinan DPR.
“Perlu kami beritahukan pula bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025 telah membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU/XXII/2024 perihal perimbangan dan pemerataan keterwakilan anggota DPR perempuan di AKD maupun pimpinan AKD,” kata Puan dalam paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
Puan mengatakan DPR akan mematuhi putusan MK tersebut. Pihaknya menginstruksikan fraksi-fraksi menindaklanjuti keterwakilan perempuan di AKD.
“Memutuskan bahwa DPR RI akan mematuhi dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menyerahkan kepada fraksi-fraksi untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
