Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan krisis iklim telah menjadi ancaman nyata terhadap fondasi ekonomi Indonesia. Berbagai data terbaru pun menunjukkan dampak perubahan iklim tidak lagi bersifat jangka panjang, melainkan berpotensi mengganggu target pertumbuhan ekonomi ke depannya.
“Pertumbuhan PDB Indonesia dapat menurun lebih dari satu persen pada 2030 akibat tingginya frekuensi bencana terkait iklim, dan bahkan berpotensi menurun hingga hampir tujuh persen pada 2060 apabila temperatur global meningkat sampai tiga derajat,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Hal tersebut disampaikannya menjadi Pembicara Kunci/Keynote Speaker di acara Center For Strategic and International Studies (CSIS) dengan format Capacity Building bertajuk Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia.
“Fenomena banjir ekstrem di Bali, banjir rob di Semarang, serta semakin cepatnya pencairan gletser Puncak Jaya Papua yang diproyeksikan hilang sepenuhnya pada 2026 menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tidak dapat menunda agenda ketahanan energi dan ketahanan iklim,” lanjut Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan Indonesia memiliki modal alam yang besar untuk menghadapi krisis iklim, sekaligus memanfaatkannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ia menegaskan hutan tropis, kawasan gambut, dan mangrove Indonesia merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia.
“Sinergi antara solusi berbasis alam dan solusi rekayasa teknologi menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi rendah karbon yang kompetitif, sekaligus membuka jalan bagi investasi hijau berskala besar,” paparnya.
Dalam sambutannya, Eddy menegaskan saat ini terus berupaya memperjuangkan Rancangan Undang-Undang pro iklim diantaranya RUU Energi Baru dan Terbarukan dan juga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Adapun salah satu klausul yang sedang diupayakan dalam RUU Pengelolaan Perubahan Iklim adalah memberikan insentif untuk daerah-daerah yang berkomitmen dan konsisten untuk mencegah dampak krisis iklim.
“Menyambut usulan berbagai pihak, pemberian insentif untuk Kabupaten/Kota yang konsisten menghadapi dampak krisis iklim ini baik untuk dilakukan. Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap daerah yang konsisten menjalankan aksi iklim,” ucapnya
“Saya yakin, insentif dalam bentuk pembiayaan maupun bantuan pembangunan akan menjadi motivasi yang baik bagi kepala daerah maupun jajarannya untuk berkolaborasi dalam menyelamatkan lingkungan,” pungkas Eddy.
Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Eddy dalam acara ini Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri dan peserta dari Dinas Lingkungan Hidup dari seluruh Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Bappenas.
