Sore itu, saya duduk di sebuah warung kopi kecil di sebuah desa di Cikarang tak jauh dari sekolah negeri yang cat dindingnya mulai pudar. Obrolan mengalir pelan, tanpa istilah kebijakan atau angka anggaran. Seorang guru honorer bercerita tentang murid-muridnya-tentang kegembiraan kecil di kelas, tentang penghasilan yang sering tak pasti, dan tentang lelah yang harus disimpan rapi agar tak sampai ke hadapan anak-anak.
Di meja yang sama, petani penggarap dan pedagang kecil ikut menyimak; bukan karena mereka paham dunia pendidikan, melainkan karena nasib guru itu berkelindan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari warung kopi di desa Cikarang itulah, pendidikan terasa sebagai perkara manusia-bukan sekadar baris angka.
Dari percakapan sederhana itu, pertanyaan yang lebih besar mengemuka: apa yang sesungguhnya sedang kita bangun ketika negara menganggarkan dana untuk sekolah-gedung, atau masa depan? Pertanyaan ini layak diajukan kembali, terutama ketika pendidikan masih kerap diperlakukan sebagai beban fiskal, bukan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan arah sebuah bangsa.
Dalam perdebatan anggaran publik, sekolah sering hadir tanpa sorotan. Ia dibutuhkan, namun jarang ditempatkan sebagai pengungkit utama pembangunan. Pendidikan kerap dipahami sebagai kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi, bukan sebagai pilihan strategis yang membentuk kualitas manusia dan keberlanjutan ekonomi.
Padahal, dari ruang kelas yang sederhana itulah masa depan dirajut-melalui proses panjang yang hasilnya tidak selalu segera terlihat, tetapi menentukan arah perjalanan bangsa.
Tahun 2025 memberi momentum untuk meninjau ulang cara pandang tersebut. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program revitalisasi sekolah, mencakup rehabilitasi ruang kelas, fasilitas pembelajaran, dan sarana dasar pendidikan.
Hingga pertengahan 2025, lebih dari 16.000 satuan pendidikan tercatat menerima program revitalisasi, melampaui target awal, dengan total anggaran sekitar Rp16,9 triliun (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).
Angka ini bukan sekadar statistik pembangunan, melainkan cermin pilihan kebijakan: apakah sekolah benar-benar dipahami sebagai investasi jangka panjang, atau sekadar proyek fisik tahunan. Ditambah tahun 2016 Kemendikdasmen akan menambah 71 Ribu yang bakal direvitaliasi.
Di titik inilah makna efek ganda menjadi relevan. Sekolah tidak hanya menyerap anggaran, tetapi mengolahnya menjadi nilai yang berlapis. Kajian LP3ES (2025) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen alokasi dana revitalisasi sekolah berkorelasi dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi sebesar 0,527 persen.
Artinya, belanja sekolah tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjalar ke perekonomian daerah melalui sirkulasi yang nyata.
Efek pertama terasa paling dekat. Revitalisasi sekolah menggerakkan kontraktor kecil, pemasok bahan bangunan lokal, serta tenaga kerja harian di sekitar lokasi. LP3ES (2025) mencatat mayoritas material pembangunan diperoleh dari pasar lokal.
Dana negara tidak mengendap di pusat; ia berputar di kampung dan kota kecil, memperkuat daya beli dan menghidupkan ekonomi mikro yang kerap luput dari proyek berskala besar.
Efek berikutnya menyentuh para guru-aktor yang kerap hadir tanpa sorotan. Pada tahun yang sama, revitalisasi sekolah berjalan seiring dengan kebijakan tambahan penghasilan bagi guru non-ASN. Tambahan penghasilan ini ibarat air tenang yang dialirkan ke sawah-sawah kecil: tidak menciptakan gelombang besar, tetapi cukup menjaga tanaman tetap hidup.
LP3ES (2025) mencatat korelasi positif antara tambahan penghasilan tersebut dan peningkatan konsumsi rumah tangga guru, yang kembali berputar di ekonomi lokal-pangan, transportasi, pendidikan anak, dan jasa sekitar sekolah. Ketika penghasilan mengalir lebih pasti, ruang kelas menjadi lebih tenang, dan pasar kecil di sekitarnya ikut bernapas.
Dalam konteks inilah, ekonomi lokal tumbuh-bukan sebagai efek samping, melainkan sebagai konsekuensi logis dari stimulus fiskal sekolah. Belanja revitalisasi menghidupkan rantai usaha di sekitar sekolah-toko material, jasa angkutan, pekerja harian, hingga warung kecil-sementara tambahan penghasilan guru menguatkan daya beli keluarga.
Perputaran ini mungkin tak riuh dalam statistik nasional, tetapi nyata di tingkat desa dan kecamatan: pekerjaan tercipta, konsumsi meningkat, dan usaha kecil memperoleh keberlanjutan. Sekolah pun berfungsi sebagai simpul pertumbuhan ekonomi lokal yang bekerja perlahan, namun konsisten.
Sekolah, dalam kebijakan fiskal, ibarat menanam pohon yang akarnya bekerja lebih dulu sebelum batangnya terlihat. Pada tahun-tahun awal, yang tampak hanyalah tanah yang terus disiram-anggaran yang mengalir, bangunan yang diperbaiki, guru yang diperkuat.
Namun di bawah permukaan, akar itu tumbuh: ekonomi lokal bergerak, kepercayaan sosial terbentuk, dan harapan dirawat. Ketika kelak berbuah-dalam wujud generasi yang lebih produktif dan mandiri-kita kerap lupa bahwa hasil itu lahir dari kesabaran menanam sejak awal.
Namun efek ganda sekolah tidak berhenti pada angka ekonomi. Ia berakar pada keadilan antargenerasi-tanggung jawab generasi hari ini agar tidak mewariskan ketertinggalan kepada generasi berikutnya. Sekolah yang layak adalah bentuk paling konkret dari tanggung jawab itu. Negara yang membiarkan sekolah rapuh sejatinya sedang memindahkan beban pembangunan ke masa depan.
Dalam dimensi ini, sekolah juga merupakan investasi kebajikan publik. Sekolah yang diperhatikan negara menumbuhkan kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas sosial, dan membuka peluang mobilitas sosial lintas generasi.
Lingkungan belajar yang layak menanamkan disiplin, etos kerja, dan rasa percaya diri sejak dini-nilai-nilai yang menjadi fondasi produktivitas jangka panjang. Dampaknya mungkin tidak segera tampak, tetapi mahal jika diabaikan.
Meski demikian, efek ganda hanya bekerja optimal bila investasi sekolah dikelola dengan sungguh-sungguh. Konsistensi monitoring menjadi prasyarat yang tak terpisahkan. Tanpa pengawasan berkelanjutan, revitalisasi berisiko berhenti sebagai proyek administratif yang rapi di laporan, namun hampa di ruang belajar.
Monitoring memastikan bangunan dipakai untuk belajar, anggaran menjawab kebutuhan nyata, dan manfaatnya dirasakan siswa serta komunitas sekitar-sebuah tanggung jawab negara atas masa depan yang sedang ia biayai.
Tantangan lain terletak pada ketimpangan wilayah. Sekolah di daerah tertinggal memerlukan pendekatan berbeda dibanding sekolah di perkotaan. Investasi yang adil bukanlah yang dibagi rata, melainkan yang dibagi sesuai kebutuhan-agar mereka yang tertinggal dapat mengejar.
LP3ES (2025) menegaskan, efek ganda stimulus fiskal sekolah bekerja bila kebijakan dijalankan konsisten dan berkelanjutan. Belanja satu tahun memang menggerakkan ekonomi lokal, tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan kesinambungan lintas tahun. Dalam konteks bonus demografi yang kian menyempit, menunda investasi sekolah berarti menunda peluang paling strategis bangsa.
Pada akhirnya, sekolah mengajarkan satu hal tentang pembangunan yang paling menentukan sering bekerja dalam kesenyapan. Ia hadir di ruang kelas, pada guru yang mengajar dengan tekun, dan pada anak-anak yang belajar tanpa sorotan.
Efek ganda stimulus fiskal sekolah mungkin tak terdengar keras, tetapi ia menetap. Dari sanalah masa depan bangsa dibangun-perlahan, konsisten, dan lintas generasi.
Edi Setiawan. Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA.
