Dengan Dewan Perdamaian (bahasa Inggris: Board of Peace, disingkat BoP), Presiden Amerika Serikat Donald Trump semula berniat mengawasi proses perdamaian dan rekonstruksi Jalur Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rencana itu lewat Resolusi 2803 pada November lalu. Sejumlah ahli hukum internasional sejak awal menilai keputusan tersebut bermasalah dan berpotensi melanggar hukum internasional.
Kini muncul indikasi lain, bahwa Trump ingin mengendalikan sendiri Dewan Perdamaian, terlepas dari konflik Timur Tengah. Piagam pendirian yang dipublikasikan surat kabar Israel Times of Israel pada Ahad (18/1) lalu bahkan tidak menyebut Jalur Gaza sama sekali.
Menurut piagamnya, Dewan Perdamaian bertujuan “mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah dan dapat diandalkan, serta menjamin perdamaian jangka panjang” di wilayah-wilayah yang “terdampak atau terancam konflik”.
Dokumen tersebut memberi kewenangan sangat besar kepada ketua dewan. Donald Trump disebut secara eksplisit sebagai ketua pendiri. Gaza tak tercantum satu kali pun.
Piagam menyebutkan, hanya kepemimpinan dewan yang berhak mengundang negara-negara untuk menjadi anggota. Keanggotaan berlaku tiga tahun dan bisa diperpanjang atas keputusan ketua. Negara yang menyumbang lebih dari satu miliar dolar AS dalam tahun pertama akan memperoleh status anggota tetap.
Media melaporkan sekitar 60 negara telah menerima undangan. Sejumlah negara NATO — termasuk Jerman, Turki, Hungaria, dan Kanada — mengonfirmasi hal tersebut. Pada Senin (19/1), Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan pihaknya harus menolak karena piagam Dewan Perdamaian “melampaui mandat Gaza dan rencana perdamaian PBB”. Trump merespons penolakan itu dengan ancaman tarif 200 persen atas minuman anggur dan sampanye Prancis.
Dari Kremlin, disebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin menerima undangan dan tengah mempertimbangkannya. Di Timur Tengah, Mesir dan Yordania mengonfirmasi undangan serupa, begitu pula Pakistan. Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden Paraguay Santiago Peña secara terbuka menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut.
Trump juga menunjuk sejumlah tokoh individu, langkah yang memicu kontroversi. Mereka antara lain menantunya Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta miliarder AS Marc Rowan.
Namun, menurut sumber-sumber terkait, mereka tidak menjadi anggota dewan, melainkan menduduki posisi di subkomite. Piagam menegaskan bahwa anggota Dewan Perdamaian yang memiliki hak suara hanyalah negara, yang diwakili kepala negara atau kepala pemerintahan.
Dalam paragraf pertama preambul piagamnya, Dewan Perdamaian menyatakan bahwa perdamaian abadi menuntut pemutusan diri dari “pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal”. PBB tidak disebutkan secara eksplisit. Namun Trump berulang kali mengecam PBB sebagai lembaga yang tidak efektif.
Ironisnya, PBB berdiri hampir 80 tahun lalu atas prakarsa AS di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt dan kini memiliki 193 negara anggota.
Bagi Eliav Lieblich, pakar hukum internasional Universitas Tel Aviv, maksud piagam itu jelas. “Ini merupakan tantangan langsung terhadap PBB dan mencerminkan ketidakpercayaan terhadap organisasi tersebut,” ujarnya kepada harian taz.
Seluruh mekanisme Dewan Perdamaian berpusat pada ketua. Dia satu-satunya pejabat yang berwenang mengundang maupun memberhentikan anggota sebelum masa jabatan berakhir. Anggota lain memang bisa memveto keputusan ketua, tetapi memerlukan dukungan dua pertiga suara.
Negara anggota dapat mengusulkan agenda dan mengambil keputusan penting —s atu negara satu suara — dengan mayoritas sederhana, termasuk soal anggaran tahunan, pembentukan subkomite, dan penunjukan pejabat. Namun seluruh keputusan tetap harus disetujui ketua.
Piagam secara tegas menyebut Donald J. Trump sebagai ketua pendiri seumur hidup. Dia hanya dapat lengser melalui pengunduran diri sukarela atau pemecatan dengan suara bulat seluruh anggota. Ketua berhak menunjuk penerus yang otomatis mengambil alih jika dia berhenti.
Posisi ini tidak bergantung pada masa jabatan Trump sebagai presiden AS, yang menurut konstitusi berakhir dalam tiga tahun. Hingga saat itu, Trump juga mewakili Amerika Serikat sebagai negara anggota.
Untuk apa negara harus membayar satu miliar dolar AS?
Keanggotaan awal berlaku tiga tahun. Negara yang menyumbang lebih dari satu miliar dolar AS dalam satu tahun pertama akan memperoleh keanggotaan tanpa batas waktu.
Piagam menyebut Dewan Perdamaian akan menjalankan “penjagaan perdamaian sesuai hukum internasional”. Padahal, fondasi hukum internasional adalah Piagam PBB. Resolusi PBB yang ada hanya memberi mandat Dewan Perdamaian untuk konflik Israel–Palestina.
Jika Dewan Perdamaian mengambil peran lain tanpa mandat PBB, ia akan berhadapan langsung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dampaknya bergantung pada jumlah anggota dan kekuatan politik mereka. “Jika banyak negara bergabung, ini bisa menjadi tantangan nyata bagi PBB,” kata Lieblich kepada taz.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid
