Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025. Sekolah gratis berkonsep asrama ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan melahirkan generasi emas.
“Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA. Tiap sekolah diharapkan ada 1.000 siswa dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka sekolah di 100 titik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/5/2025).
Hal ini disampaikannya dalam acara Sinar Penjaga Harapan di Jakarta, Kamis (16/5/2025) malam.
Agus menjelaskan dirancang sebagai sekolah berasrama terpadu, Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal delapan hektare. Setiap sekolah dilengkapi fasilitas lengkap yakni laboratorium, fasilitas olahraga, asrama, hingga kebutuhan dasar seperti seragam dan alat belajar semuanya disediakan secara gratis dan mengikuti perkembangan zaman.
“Siswanya bukan kita kasih buku ataupun kapur, tapi sudah menggunakan iPad. Setiap siswa sudah menggunakan iPad, jadi sistem pendidikan yang akan kita gunakan itu berbasis teknologi,” kata Agus.
Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai kementerian. Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, BKN, dan Kemenag bertanggung jawab atas kurikulum dan tenaga pendidik, sementara Kemen PU penyiapan sarana dan prasarana sekolah dan Kemensos sebagai penanggung jawab utama.
Menanggapi stigma di media sosial tentang Sekolah Rakyat, Agus menegaskan lembaga pendidikan ini justru merupakan sekolah unggulan yang berbeda dari sekolah formal biasa.
“Sekolah ini sistem yang dipakai mulai dari guru, alat, materi termasuk pelajaran-pelajaran yang akan diberikan adalah unggulan. Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan termasuk kemampuan profesional. Jadi sudah siap kerja,” katanya.
Menurut Agus, Sekolah Rakyat pada tahap awal akan hadir di 65 titik di berbagai wilayah Indonesia. Adapun pemilihan lokasinya didasarkan pada DTSEN, dengan prioritas awal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, karena hampir 50 persen penduduk miskin berada di wilayah tersebut. Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Agus menjelaskan proses seleksi calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pendamping PKH atau petugas Sentra Kementerian Sosial. Mereka akan melakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk menilai kondisi keluarga secara menyeluruh, termasuk melakukan asesmen terhadap orangtua dan anak calon siswa Sekolah Rakyat.
“Perintah Pak Presiden Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” pungkas Agus.
Lihat juga Video: 65 Titik Sekolah Rakyat Sudah Layak Digunakan
