Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara merupakan inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Pembentukan ini adalah arahan dari untuk menutupi kebocoran anggaran.
Anggota Satgassus Penerimaan Negara, Yudi Purnomo, mengatakan Kapolri menginisiasi Satgassus ini karena paham yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi apa masalah yang disebutkan Prabowo soal kebocoran anggaran.
“Karena tadi ada arahan presiden bahwa pemerintah harus menutup kebocoran penerimaan dan peningkatan pendapatan negara sehingga kita harapkan, tadi saya katakan bahwa untuk target-target kan targetnya ada di kementerian tapi kita bertanggung jawab untuk membantu mereka support mereka terkait dengan bagaimana mereka bisa mencapai targetnya,” kata Yudi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025).
Yudi memaparkan Satgassus ini dibentuk Kapolri dengan formasi seluruhnya merupakan mantan pegawai KPK berlatar belakang penyidik, ahli IT, kriminolog, tata kelola pemerintahan. Tugas mereka di antaranya memetakan masalah atau kendala apa saja yang membuat penerimaan negara jadi minim hingga mencari solusi mengatasinya.
“Tugas dan metode kerja kita tentu diawali dari pengumpulan informasi dan data dari berbagai macam sumber, baik primer maupun sekunder kemudian kita analisis data dan fakta tersebut. Selanjutnya kita koordinasi lintas sektoral, jadi misalnya kita ketemuan enggak hanya satu kementerian tapi dua kementerian, tiga kementerian kemudian pemerintah pusat maupun daerah,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, kemudian mereka membuat focus group discussion (FGD) untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian membuat rekomendasi untuk dibuat kebijakan.
“Sehingga bisa kita rumuskan dari identifikasi masalah, apa solusinya, termasuk kita juga ada pelaporan dan rekomendasi untuk mengambil kebijakan dari stakeholder yang kita dampingi. Output kita adalah rekomendasi strategis dan laporan yang tentu di situ ada solusinya dan pencapaian-pencapaiannya juga,” tegasnya.
Berikutnya, indikator keberhasilan Satgassus ini adanya peningkatan signifikan penerimaan negara, efisiensi, dan pengelolaan yang lebih transparan. Kini sudah ada empat kementerian yang didampingi Satgassus.
“Ada Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana kita fokus kepada tata kelola perizinan karena masih banyak ditemukan kapal penangkap ikan yang belum berizin. Sehingga kami coba untuk mengidentifikasi permasalahan yang selanjutnya kami berharap banyak kapal-kapal yang mengurus perizinan,” kata dia.
Selain itu, ada Kementerian ESDM terkait masalah migas dan batubara. Kemudian ada Kementerian Perhubungan, lalu Bea Cukai dan Pajak. Yudi menyebut seluruh kementerian menyambut positif kehadiran Satgassus.
“Karena mereka paham bahwa pertama terkait dengan keahlian dari Tata kelola dalam hukum, kemudian yang kedua KPK rekam jejak kita integritasnya dan sampai saat ini,” ucapnya.
Adapun pembentukan Satgassus ini melalui surat perintah dari Kapolri tertanggal 31 Desember 2024 nomor 3831. Kini mereka memiliki anggota sebanyak 40 orang.
“Namun kemudian ada 7 orang yang ke BP Haji artinya Satgas ini pun dipercaya oleh lembaga lain untuk mengirimkan langsung orang-orangnya. Sehingga sekarang posisinya tinggal 33 orang saja,” ujarnya.
