Ketua Umum Partai Golkar mengusulkan agar pilkada dipilih lewat DPRD. Hal itu dilakukan agar pilkada yang digelar tidak begitu kompleks.
“Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten atau Kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam paparannya di HUT ke-61 partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Untuk itu, dirinya memandang pembahasan RUU Bidang Politik bisa dimulai tahun depan. Hal itu agar pembahasan RUU ini bisa mendalam.
“Kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan. Ini agar pembahasaannya bisa komprehensif, hati-hati, dan cemat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU Ini harus melalui kajian yang mendalam,” kata dia.
Meski begitu, dirinya mengkhawatirkan meski sebuah undang-undang telah dipikirkan dengan matang, lalu Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkannya. Hal itulah yang menurutnya perlu dipikirkan bersama-sama.
“Tapi terus terang Bapak Presiden, sekalipun UU kita sudah kaji baik, saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ujarnya.
Tonton juga video “Bahlil Sebut Pasokan BBM untuk Aceh-Sumut Bisa Tahan 8 Hari”
