Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan () bekerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk menjalankan program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kerja sama ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi Cirebon Raya.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menyebut kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi jawaban atas tantangan kompleks pengentasan kemiskinan yang membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis.
“Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan,” kata Budiman dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
“Penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan,” tambahnya.
Kerja sama ini melibatkan para pemimpin daerah di Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon. Budiman menyebut program ini upaya BP Taskin untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan kemiskinan relatif berada di angka 4,5-5% pada tahun 2029.
Dia menjelaskan program ini akan melibatkan berbagai kegiatan, mulai pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengembangan akses layanan sosial dasar. BP Taskin optimis program yang dijalankan di wilayah Cirebon Raya ini bisa menjadi model keberhasilan yang dapat direplikasi di wilayah lain.
“Kolaborasi multipihak ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan model bisnis berkeadilan yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan,” ucap Budiman.
Melalui skema Closed-Loop Supply Chain (SCLSC), BP Taskin berkomitmen untuk mendorong modernisasi sektor pertanian melalui teknologi, inovasi, dan mekanisasi; meningkatkan produktivitas dan daya saing petani lokal; membangun rantai pasok terintegrasi berbasis koperasi; mengembangkan material baru untuk mendukung transisi energi terbarukan; menciptakan lapangan kerja berkualitas yang berkelanjutan.
Budiman berharap langkah ini mendorong transformasi ekonomi lokal yang lebih inklusif dan resilien terhadap tantangan global maupun domestik. Sebab, kata dia, kawasan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan material energi berbasis sumber daya lokal, serta menjadi percontohan nasional untuk transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.
Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo menyambut positif inisiatif ini. Dia berkomitmen penuh untuk mendukung implementasi program dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan sumber daya daerah.
“Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan, ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Dukungan teknologi dan integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya. Kami optimistis skema ini akan membawa dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah,” ujar Effendi.
