Gubernur DKI Jakarta melaksanakan salat subuh berjemaah bersama para habaib dan ulama di Balai Kota Jakarta pada Jumat (19/12). Pramono menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kerukunan umat beragama, menyelesaikan persoalan strategis Jakarta, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok rentan.
Pramono menyatakan memberikan ruang seluas-luasnya bagi kegiatan keagamaan, termasuk penggunaan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan selawat dan keagamaan lainnya.
“Tidak semua orang memiliki kesempatan dan tingkat keimanan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan ruang dan kesempatan agar kehidupan beragama di Jakarta berjalan dengan harmonis,” kata Pramono di situs Pemprov Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Pramono juga menyampaikan, pada masa awal kepemimpinannya, Pemprov DKI Jakarta fokus menyelesaikan sejumlah persoalan strategis yang belum tuntas dari periode sebelumnya. Dia mengungkap rencana mencabut tiang monorel hingga merevitalisasi transportasi kawasan (JIS).
“Saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Mulai dari monorel di Jalan Rasuna Said, penguatan Lembaga Masyarakat Adat Betawi, hingga penyelesaian Kalijodo dan Rumah Sakit Sumber Waras,” tuturnya.
Ia menjelaskan, persoalan tiang monorel di Jalan Rasuna Said kini telah selesai dari sisi hukum dan akan mulai dibongkar serta diperbaiki pada Januari 2026. Selain itu, dia menyampaikan, lahan RS Sumber Waras yang saat ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta akan dikembangkan menjadi RS bertaraf internasional serta diajukan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pramono juga menegaskan komitmen melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan JIS dengan fokus utama penyelesaian akses transportasi. JIS akan dibuat terhubung dengan kawasan Ancol melalui pembangunan jembatan sepanjang 350 meter, serta integrasi transportasi publik.
“Dengan akses parkir di Ancol dan dukungan transportasi massal, persoalan kemacetan di sekitar JIS diharapkan dapat diatasi, sehingga JIS benar-benar menjadi aset jangka panjang bagi Jakarta,” imbuhnya.
Selain itu, Pramono menyoroti isu kemiskinan dan ketimpangan sosial sebagai tantangan utama Jakarta. Ia menyebut, meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta tetap fokus menekan ketimpangan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, terdapat tiga sektor yang tidak boleh dikurangi anggarannya, yakni melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), layanan , serta program . Bahkan, Pemprov DKI Jakarta memperluas KJMU hingga jenjang S2 dan S3 serta menyiapkan program beasiswa luar negeri bagi warga dari keluarga tidak mampu.
“Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, keberpihakan kepada warga yang belum beruntung harus terus dijaga,” tegasnya.
Pramono juga mengapresiasi kehadiran para ulama dan masyarakat dalam kegiatan subuh berjemaah tersebut. Ia berharap, kegiatan keagamaan di Balai Kota dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat spiritualitas dan kebersamaan.
“Semoga kegiatan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan semakin mempererat kebersamaan dalam membangun Jakarta yang berkeadilan,” ungkapnya.
Simak juga Video Pramono Ultimatum Adhi Karya soal Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak
