Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi yang besar untuk memajukan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. Sebab, dengan optimalisasi BUMDes, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengelola sumber daya yang ada menjadi suatu yang bermanfaat.
Di samping itu, dalam menjalankan BUMDes diperlukan infrastruktur yang memadai. Oleh karenanya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komidigi) berkolaborasi dengan perangkat desa setempat, khususnya di 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Contohnya yaitu kerja sama antara BAKTI Komdigi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat (Diskominfo Sulbar).
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan pentingnya peran BAKTI dalam mempercepat pemerataan akses digital di Sulbar. Pada September lalu, Pemprov Sulbar tengah memfasilitasi pembangunan jaringan internet di 90 blank spot dan lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten.
Setiap kabupaten, lanjutnya, mendapatkan 15 titik prioritas, terutama pada fasilitas layanan publik seperti kantor desa/kelurahan, sekolah menengah, dan puskesmas.
“Dengan dukungan Bakti dan pemerintah pusat, kami optimistis target Sulbar Zero Blank Spot bisa diwujudkan secara bertahap. Program ini bukan hanya soal jaringan, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi,” ujar Ridwan, dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).
Kepala Wilayah Kerja VI Bakti Makassar M Lutfi Akib menjelaskan pihaknya berupaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan digital melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan satelit Satria hingga pemanfaatan Very Small Aperture Terminal (VSAT).
Salah satu terobosan yang ditawarkan adalah kerja sama antara BUMDes dan Internet Service Provider (ISP) dalam penyediaan layanan internet di desa. Model bisnis ini dinilai lebih berkelanjutan karena melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan layanan.
“BUMDes, ISP, dan Bakti bisa menjadi tiga pilar yang bekerja sama dalam menghadirkan internet ke desa. Harapannya, tidak hanya akses digital yang merata, tetapi juga tercipta perputaran ekonomi di tingkat lokal,” ujar Lutfi.
Meski demikian, sejumlah tantangan turut disoroti, seperti keterbatasan anggaran serta keberlanjutan pengelolaan usaha BUMDes ketika terjadi pergantian kepengurusan desa.
“Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes,” kata Lutfi.
Diperlukan sinergi dari semua pihak dalam membangun BUMDes yang berpotensi menggerakan perekonomian desa. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan tokoh desa dan masyarakat sebagai penggerak agar potensi BUMDes dapat memberikan manfaat optimal.
Melihat pentingnya peran tersebut, infocom menghadirkan ajang penghargaan ‘Apresiasi Konektivitas Digital’ sebagai bentuk pengakuan bagi individu, kelompok, ataupun lembaga yang berkontribusi membuka akses digital hingga pelosok negeri. Ajang ini juga menampilkan berbagai kisah inspiratif di balik upaya menghadirkan konektivitas yang merata.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Adapun salah satu kategori yang dihadirkan adalah BUMDes Inovatif dalam Bisnis Digital, yaitu penghargaan bagi BUMDes yang berhasil mengembangkan layanan dan usaha berbasis digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat desa.
Melalui ajang ini, infocom membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan figur, komunitas, atau lembaga yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memperkuat konektivitas digital, terutama di wilayah 3T. Proses submission dapat dilakukan melalui laman .
Ketentuan Pengajuan Nominasi:
1. Satu pengusul hanya dapat mengajukan satu nominator.
2. Periode submission berlangsung pada 15 November 2025 – 15 Januari 2026.
3. Pengajuan harus disertai bukti pendukung seperti foto, video, atau dokumen relevan.
Melalui ajang Apresiasi Konektivitas Digital, infocom ingin memberikan ruang bagi para pejuang digital di seluruh Indonesia yang telah membantu membuka akses teknologi sebagai jembatan menuju kesejahteraan. Inisiatif ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan konektivitas di Indonesia.
Dengan semakin meratanya akses digital, masyarakat termasuk yang berada di wilayah 3T memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan berdaya saing di era digital.
