Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Yan Permenas Mandenas mendukung arahan tegas pelaku tambak ilegal. Ia lantas menyoroti masih banyaknya tambak ilegal di Papua.
Yan Mandenas meminta Menteri ESDM untuk serius menindaklanjuti instruksi Prabowo. Ia menilai praktik tambang ilegal di Papua masih marak.
“Saya berharap para pembantu Presiden bisa menerjemahkan dan membuka terang-benderang tambang Ilegal yang masih marak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Yan kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).
Ia lantas menyebut beberapa lokasi yang masih terdapat tambang ilegal seperti di Papua Barat, tepatnya di Kampung Wasirawi, Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari, lalu di Papua Kabupaten Waropen Distrik Wapoga, Papua Tengah Kabupaten Nabire Lokasi Bayau Biru, Papua Pegunungan Kabupaten Yahukimo, dan Papua Barat Daya Kabupaten Raja Ampat.
“Beberapa lokasi ini hingga kini masih beroperasi meski mendapat kecaman dari masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Yan.
Ia juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Menurutnya, sistem pengelolaan harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu.
“Sehingga semua sumber daya alam potensi tambang kita yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dikelola oleh masyarakat dan bukan dikelola oleh oknum-oknum tertentu yang menguntungkan kelompok dan korporasi, tapi mengatasnamakan masyarakat setempat atau masyarakat adat,” tegasnya.
Politikus Gerindra itu mengungkap adanya keterlibatan oleh sejumlah pihak terkait penanganan tambang ilegal di Papua. Bahkan menurutnya, hingga memunculkan konflik di salah satu wilayah.
“Jadi pada prinsipnya ada indikasi terjadi proses pembiaran. Hingga saat ini belum dilakukan penertiban dan ada indikasi keterlibatan oknum-oknum tertentu di kementerian atau lembaga terkait. Salah satu konflik yang terjadi di daerah, sampai dengan adanya pemberontakan, adalah perlindungan terhadap tambang-tambang ilegal yang masih marak beroperasi sampai saat ini di Papua,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yan Mandenas mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang berkomitmen menata ulang tata kelola sumber daya alam menuju kemandirian bangsa. Ia berharap momentum HUT ke-80 RI menjadi titik balik bagi pemerintah dalam melakukan penertiban besar-besaran terhadap praktik pertambangan ilegal.
“Saya berharap para pembantu Presiden Prabowo dapat menunjukkan semangat dalam melakukan perubahan besar-besaran. Semua sumber daya alam yang kita miliki harus dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bukan justru dikuasai oleh kelompok tertentu atau korporasi yang mengatasnamakan masyarakat adat,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menindak pelanggar tambang. Prabowo tak akan melindungi siapa pun, termasuk anggota koalisi dan partainya sendiri, jika ada yang terlibat.
“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan minimal Rp 300 triliun,” ucap Prabowo saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8).
Prabowo lalu meminta seluruh anggota Dewan memberikan dukungan untuk menindak pelanggar-pelanggar aturan di bidang tambang. Permintaan itu disampaikan Prabowo juga kepada partai-partai politik.
Ia kemudian memperingatkan pihak-pihak yang membekingi tambang ilegal dan merugikan negara, bahwa pemerintah akan menindak tegas. Prabowo menyebut tindakan tegas ini dilakukan demi kepentingan rakyat.
Related posts:
