Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menekankan perlunya sinergi lintas unit dan kolaborasi sektor guna mempercepat pemajuan kebudayaan berkelanjutan. Ia juga menekankan perlunya respons cepat dan terkoordinasi dalam pemulihan cagar budaya serta dukungan berbasis budaya bagi masyarakat terdampak bencana.
Fadli menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah banjir dan longsor yang melanda Sumatra. Ia menilai bahwa saat ini masyarakat tengah berada dalam suasana berkabung akibat bencana besar yang terjadi di tiga provinsi sekaligus dan menimbulkan dampak luar biasa. Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi serta pelajaran bersama agar dapat diambil hikmahnya untuk ke depan.
Fadli menegaskan pentingnya asesmen cepat dan tepat pascabencana di Sumatra untuk pemulihan cagar budaya. Ia menyebut asesmen perlu melibatkan berbagai instansi, komunitas, dan masyarakat, dengan hasilnya menjadi pedoman pemugaran jika bencana serupa terjadi kembali.
“Kita harus hadir dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam pemulihan pascabencana, serta memastikan asesmen kebutuhan dilakukan segera. Penyusunan rencana pemulihan situs dan ruang budaya ini dilakukan sebagai tindak lanjut dan dukungan psikososial berbasis budaya bagi masyarakat,” jelas Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan di Hotel Ciputra, Jakarta. Rapat koordinasi yang mengusung tema ‘Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan Kebudayaan yang Berkelanjutan’ tersebut digelar pada 12-14 Desember 2025. Dalam rapat koordinasi, Fadli juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Kebudayaan untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memajukan ekosistem kebudayaan.
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo turut menekankan bahwa sinergi lintas unit merupakan hal yang penting.
“Kita harus mengedepankan instrumen pelayanan agar bisa maksimal dimanfaatkan oleh pelaku budaya, contohnya Dana Indonesiana.”
Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta, dalam paparannya menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan harus melibatkan lintas sektor, seperti pendidikan dan teknologi. Ia menilai sektor budaya dan kreatif memiliki peluang besar sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.
“Kementerian Kebudayaan dapat membangun ekosistem data, hak kekayaan intelektual, standar industri dan lembaga inkubasi di kota-kota kreatif, kemudian menyediakan kebijakan yang melindungi sekaligus mendorong inovasi,” jelas Bambang.
Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Fryda Lucyana menyampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan terus mengawasi secara akuntabel, khususnya Dana Indonesiana, serta memantau tindak lanjut temuan dengan dukungan teknologi.
“Kita tingkatkan integritas serta memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat kepada masyarakat dan peradaban bangsa,” terang Fryda.
Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan (PPPK), Ahmad Mahendra, menekankan peran PPPK dalam memperkuat ekosistem seni budaya serta memperbanyak revitalisasi aset budaya. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan dan nilai budaya di masyarakat.
Selain itu, PPPK juga berfokus pada penguatan inovasi digital, peningkatan kapasitas pelaku budaya, serta pengelolaan talenta nasional seni budaya. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong kebudayaan agar lebih adaptif dan berdaya saing.
“Program-program Ditjen PPPK menciptakan ekosistem seni budaya yang kuat, berkelanjutan, dan terhubung di mana pelaku, karya, ruang, dan publik saling menguatkan. Melalui peningkatan kapasitas pelaku, revitalisasi aset budaya, inovasi digital dan manajemen talenta nasional, kebudayaan Indonesia diarahkan untuk beradaptasi dengan zaman, menjangkau dunia, dan memperkuat identitas bangsa,” jelas Mahendra.
Sementara itu, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah T.D. Retnoastuti menyampaikan sejumlah program strategis, mulai dari repatriasi warisan budaya, nominasi World Cultural Heritage dan Intangible Cultural Heritage ke UNESCO, hingga penguatan kerja sama kebudayaan di tingkat nasional dan internasional.
“Program-program ini mendukung empat pilar kebijakan Kementerian Kebudayaan, yakni pendidikan budaya, ekonomi budaya, diplomasi budaya sebagai soft power Indonesia, serta kebudayaan sebagai pemersatu bangsa,” ujar Endah.
Adapun Sekretaris Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Wawan Yogaswara memaparkan sejumlah program pelindungan, termasuk penetapan cagar budaya nasional, penyelamatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), fasilitasi kekayaan intelektual berbasis budaya, hingga penguatan lembaga adat dan kepercayaan.
“Upaya strategis kami mencakup pelindungan cagar budaya, penguatan identitas bangsa, pelindungan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, serta peningkatan literasi dan kesadaran budaya masyarakat,” kata Wawan.
Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan ini digelar untuk menyamakan visi dan misi, memperkuat konsolidasi internal, serta menegaskan posisi kebudayaan dalam pembangunan nasional dan diplomasi global.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, jajaran pejabat eselon I dan II, staf ahli, staf khusus, serta kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
