Anggota RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi sejumlah gubernur yang mendatangi Kantor Kementerian Keuangan () memprotes pemotongan transfer ke daerah (TKD). Doli berharap setiap Pemda nantinya juga perlu berinovasi untuk meningkatkan pendapatan.
“Kita sama-sama mengetahui bahwa sekitar 80% daerah saat ini sangat tergantung dengan keuangan transfer dari pusat. Itu satu situasi realitas yang terjadi. Kemudian, tentu kita semua punya keinginan, dan saya kira ini yang juga menjadi visi Presiden kita, bahwa situasi ke depan setiap pemerintah daerah harus semakin mandiri,” kata Doli kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Kendati demikian, Doli mengingatkan anggaran TKD tak mungkin dipangkas secara tiba-tiba. Ia menilai pengurangan TKD harus dilakukan secara bertahap.
“Tentu dalam jangka pendek, tidak mungkin secara tiba-tiba anggaran TKD itu dipangkas terlalu besar. Karena itu akan menimbulkan implikasi yang besar terhadap pembangunan di daerah. Pengurangan besaran TKD itu harus dilakukan secara bertahap, sambil ditetapkan dan disampaikan sektor-sektor mana saja yang dilakukan pengurangan,” ungkapnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Legislator Golkar ini meminta Pemda untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan. Ia mengatakan harus ada penataan otonomi daerah ke depannya.
“Dalam jangka menengah, pemerintah pusat harus melakukan mitigasi terhadap daerah, terutama daerah yang sangat minim pendapat asli daerahnya untuk dapat dibantu terjadinya peningkatan,” ujar Doli.
“Dalam konteks ini, mungkin pendekatannya, selain perlu ditingkatkan daya inovasi dan kreativitas pemerintah daerahnya, mungkin juga perlu di-review beberapa regulasi, khususnya tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan beberapa lainnya. Dalam jangka panjang, kita semua perlu merumuskan ulang terkait kebijakan penataan daerah dan otonomi daerah kita,” sambungnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah (Pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan.
“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly dilansir infoFinance, Rabu (8/10).
Legislator Golkar ini meminta Pemda untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan. Ia mengatakan harus ada penataan otonomi daerah ke depannya.
“Dalam jangka menengah, pemerintah pusat harus melakukan mitigasi terhadap daerah, terutama daerah yang sangat minim pendapat asli daerahnya untuk dapat dibantu terjadinya peningkatan,” ujar Doli.
“Dalam konteks ini, mungkin pendekatannya, selain perlu ditingkatkan daya inovasi dan kreativitas pemerintah daerahnya, mungkin juga perlu di-review beberapa regulasi, khususnya tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan beberapa lainnya. Dalam jangka panjang, kita semua perlu merumuskan ulang terkait kebijakan penataan daerah dan otonomi daerah kita,” sambungnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah (Pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan.
“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly dilansir infoFinance, Rabu (8/10).
