Relawan Pro Jokowi (Projo) menilai seharusnya Presiden ke-5 RI meminta penuduh menghentikan polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Politisi Guntur Romli mengatakan pernyataan Megawati sebetulnya mewakili kewarasan umum saat ada yang meragukan ijazah Jokowi.
Guntur awalnya menyampaikan bahwa Megawati sebetulnya tidak menyebut nama Jokowi ketika membahas terkait ijazah. Karena itu, menurutnya, Projo harusnya tidak perlu baper.
“Pernyataan Ibu Megawati itu tidak menyebut nama Jokowi, mestinya pendukung Jokowi tidak perlu baper,” kata Guntur saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).
Guntur menyampaikan Megawati hanya sekadar menyampaikan kewarasan umum ketika ada pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dia menyebut yang dilakukan pihak Jokowi bukannya membuktikan tapi justru merepotkan banyak lembaga.
“Pernyataan Ibu Megawati itu mewakili kewarasan umum, kalau ada yang meragukan, kita kan tinggal ngasih buktinya. Misalnya ada yang nanya ijazah kita, tinggal diperlihatkan selesai. Atau misalnya ada yang meragukan identitas kita, soal umur contohnya, tinggal perlihatkan KTP. Jadi tidak perlu ribet, diperpanjang sampai masuk ke ranah hukum. Semua lembaga dibuat repot,” ucap dia.
“Penyelesaiannya sederhana, tinggal kumpul, silaturahim, ngomong baik-baik, perlihatkan dan buktinya yang menjadi pokok persoalan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menilai Megawati justru mengedepankan nilai-nilai musyawarah tekait polemik ijazah Jokowi. Megawati, menurut dia, tidak ingin semua persoalan dibuat ribet dan ribut.
“Ini sesuai dengan nilai-nilai kita: musyawarah. Ibu Megawati tidak spesifik mengomentari soal isu ijazah palsu atau Jokowi (tidak ada nama itu disebut) tapi Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu ingin semua persoalan diselesaikan dengan baik-baik, jangan dibikin ribet dan ribut,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Jokowi dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Relawan Pro Jokowi (Projo) menyebut bahwa langkah hukum itu ditempuh lantaran ijazah asli itu sudah ditunjukkan namun tuduhan tetap ada.
“Pelaporan kasus tersebut adalah jalan terakhir yang dilakukan setelah Pak Jokowi dah pihak-pihak lain menyampaikan data dan fakta bahwa ijazah S1 Pak Jokowi asli, tidak palsu. Para penuduh terus melancarkan tuduhan itu dengan mengabaikan data dan fakta. Tentu ada motif di balik tuduhan itu,” kata Ketum Projo Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Kamis (15/5).
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Publik harus tahu, maka perlu ada proses hukum. Supaya jelas alasan mereka berbuat itu. Apakah motif dendam, ekonomi, atau politik. Publik akan tahu di pengadilan nanti,” tambahnya.
Budi Arie menilai Megawati seharusnya membantu untuk menghentikan upaya para penuduh tersebut. Karena, menurutnya, PDIP pernah mencalonkan Jokowi sebagai kepala daerah bahkan sebagai presiden yang di dalam prosesnya ada pelengkapan syarat administratif.
“Kasus hukum ini tidak akan terjadi jika obyektifitas dijunjung tinggi, sebaiknya Ibu Mega juga sejak lama menyatakan atau meminta para penuduh itu menghentikan tindakan mereka. Mengapa? Karena PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai kepala daerah dan presiden 2 periode,” katanya.
Pernyataan Budi Arie ini mengomentari Megawati yang menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
“Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?” ujar Megawati.
“Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, ‘ini ijazah saya’ gitu lho,” lanjutnya.
