Presiden RI ke-2 resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah. Belakangan, beredar tangkapan layar pesan diduga dari Sekjen Hasto Kristiyanto agar menggalang opini penolakan gelar pahlawan Soeharto.
Tangkapan layar pesan dari sosok yang disebut-sebut sebagai Hasto itu menyinggung agar tidak gampang memberikan gelar pahlawan. Pesan itu juga mengarahkan agar mendorong pihak eksternal partai menolak pemberian gelar.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira tak menjawab detail soal pesan tersebut. Ia meminta untuk bertanya langsung ke Sekjen Hasto Kristiyanto.
“Itu tanya langsung ke Pak Hasto,” ucap Andreas kepada wartawan, Senin (10/11/2025). infocom sudah mencoba menghubungi nomor telepon Hasto namun tidak berbalas.
Andreas sebelumnya melontarkan kritik terhadap pemberian gelar pahlawan Soeharto. Dia mengatakan kritik dirinya merupakan pandangan sebagai politisi. Ia menyebutkan hal itu bagian tugas sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah HAM.
“Kalau saya sendiri menyampaikan pandangan tersebut sebagai politisi atau wakil rakyat di DPR RI yang membidangi HAM,” ucapnya.
Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli mengatakan penolakan terhadap Soeharto tak perlu menunggu instruksi dari Sekjen Hasto. Ia mengingatkan masa lalu Soeharto.
“Penolakan terharap Soeharto itu DNA kader-kader PDI Perjuangan karena DNA kami melawan kezaliman, pembantaian manusia, KKN, dan bela rakyat kecil. Tidak perlu nunggu instruksi bagi kader-kader PDI Perjuangan untuk menolak Soeharto,” ucap Guntur kepada wartawan, Selasa (11/11).
Guntur Romli mengatakan tangkapan layar yang beredar di publik palsu. Ia menyebutkan siapa pun bisa membuat pesan seperti itu.
“Soal tangkapan layar yang beredar, siapapun bisa bikin seperti itu. Itu palsu. Hanya untuk mengambinghitamkan Sekjen kami saja,” tambahnya.
Guntur Romli menyebut pemberian gelar kepada Soeharto sama saja seperti bentuk pengkhianatan reformasi 1998. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur ditempatkan di posisi yang sama dengan Soeharto.
“Bagi kami pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98. Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?” kata Guntur Romli.
“Negara atau pemerintah harusnya menagih kepada Soeharto dan ahli warisnya ganti rugi triliunan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberikan gelar pahlawan dan tunjangan tahunan, belum lagi proses pengadilan HAM berat,” imbuhnya.
“Soal tangkapan layar yang beredar, siapapun bisa bikin seperti itu. Itu palsu. Hanya untuk mengambinghitamkan Sekjen kami saja,” tambahnya.
Guntur Romli menyebut pemberian gelar kepada Soeharto sama saja seperti bentuk pengkhianatan reformasi 1998. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur ditempatkan di posisi yang sama dengan Soeharto.
“Bagi kami pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98. Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?” kata Guntur Romli.
“Negara atau pemerintah harusnya menagih kepada Soeharto dan ahli warisnya ganti rugi triliunan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberikan gelar pahlawan dan tunjangan tahunan, belum lagi proses pengadilan HAM berat,” imbuhnya.
