Sekjen DPP PDIP mengungkapkan pesan ketua umumnya, , di peringatan Hari Tani Nasional. Megawati meminta penghentian konversi lahan subur.
Hasto menyampaikan hal tersebut dalam dialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Selasa (24/9/2025). Hasto menekankan pertanian menyangkut tanah, air, benih, dan matahari dan menurutnya, kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani perlu dipastikan.
“Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.
Hasto mengingatkan lahan subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri sesuai arahan Megawati. Hasto juga menyebut organisasi petani harus diperkuat beserta hukumnya.
“Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” pungkasnya.
Ketua DPP PDIP sekaligus Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri yang hadir dalam dialog menyampaikan, revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia menegaskan, pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pangan adalah hidup-mati bangsa.
“Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” kata Rokhmin.
Para petani yang hadir dalam dialog menyampaikan sejumlah persoalan seperti menjaga harga beras minimal Rp 12 ribu per liter. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air dalam dialog itu, hingga petani mengeluhkan saluran air yang tak kunjung dinormalisasi dan menyebabkan gagal panen.
Bupati Bekasi Ade Kuswara yang turut hadir alam acara menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Ia menyebut Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan. “Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” katanya.
