Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan bentuk negara NKRI tidak bisa diubah. Dengan begitu, semua nilai dan semangat yang ada pada Pembukaan UUD akan berlaku selamanya.
HNW menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang berpihak terhadap perjuangan kemerdekaan (Palestina) dan menolak penjajahan (Israel) sebagaimana termaktub dalam aline pertama Pembukaan UUD tidak bisa diubah. Secara konstitusional, hal ini akan terus berlangsung hingga negara tersebut merdeka bebas dari penjajahan.
“Hal ini sesuai dengan isi dan bunyi Alinea pertama pembukaan ‘bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan…”. Juga sikap Indonesia untuk terus aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan kemanusiaan termasuk yang terkait dengan Gaza/Palestina juga akan terus bisa penting dilakukan sebagaimana ketentuan dalam alinea ke empat dari Pembukaan UUD itu. Indonesia sebagai pemrakarsa gerakan Non Blok, dalam hal ini berada di Blok pro kemerdekaan dan tidak berada di blok penjajahan,” ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan HNW pada Forum Diskusi Berbangsa dan Bernegara kerja sama MPR RI dengan Lembaga Kajian Strategis Pembangunan (LKSP), Rabu (19/11/2025). Forum ini mengusung tema “Peran Strategis Indonesia dalam OKI dan Perdamaian Dunia”.
HNW menjelaskan bagian dari keberpihakan terhadap Palestina juga tampil dalam bentuk partisipasi aktif Indonesia menghadirkan perdamaian dunia. Salah satunya dengan menggagas Organisasi Konferensi Islam, yang nantinya berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Menurut HNW, langkah ini merupakan aktualisasi pembukaan UUD 1945 dan bentuk nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bahkan, partisipasi Indonesia mendirikan OKI terbilang sukses besar, karena tidak sampai sebulan setelah terjadinya pembakaran masjid suci Al Aqsa oleh Israel pada 25 Agustus 1969, OKI sepakat didirikan.
Saat itu, sebanyak 25 anggota negara resmi sepakat mendeklarasikan berdirinya OKI. Hingga kini OKI terus berkembang, bakan anggotanya sudah mencapai 57 negara. OKI juga menjadi organisasi antar negara terbesar setelah PBB.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“OKI berdiri untuk membela Palestina dari penjajahan Israel. Saat ini, anggota OKI berjumlah 57 negara. Meski namanya kerja sama negara Islam, tetapi 8 anggota organisasi ini adalah negara mayoritasnya non muslim. Ini adalah bukti pilihan politik luar negeri bebas aktif dari Indonesia, tidak terbatas hanya untuk agama Islam, tetapi negara non muslim pun diterima untuk bersama-sama melawan penjajahan di atas dunia, membela Palestina dan menyelamatkan masjid Al Aqsa,” ucap politisi PKS ini.
Melihat kondisi Palestina yang kian memprihatinkan, HNW berharap negara-negara OKI lebih terpacu dalam membela Palestina. Pasalnya, Al Aqsa mengalami ancaman yang jauh lebih besar, bukan sekedar pembakaran seperti tahun 1969 yang menjadi pemicu didirikannya OKI.
“Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dkk berjalan menyusuri gorong-gorong yang dibuat di bawah masjid Al Aqsa. Padahal keberadaan gorong-gorong itu sangat membahayakan eksistensi dan bisa mengakibatkan keruntuhan masjid Al Aqsa, kiblat pertama umat Islam, setiap saat. Selain itu, sejak 2016, Unesco telah memutuskan masjid Al Aqsa adalah warisan budaya dunia milik umat Islam/Palestina, namun Israel bergeming,” katanya.
“Tidak itu saja, saat ini sebagian anggota Kongres di Amerika Serikat tengah merancang UU agar masjid Al Aqsa menjadi milik bangsa Yahudi. Semua tindakan itu sangat jelas tidak sesuai dengan alasan pertama didirikannya OKI. Karenanya penting bagi OKI lebih aktif dalam membela masjid Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina, agar tujuan didirikannya OKI sebagaimana diprakarsai Indonesia, dapat tercapai dengan selamatnya masjid Al Aqsa, hadirnya perdamaian, dan negara Palestina merdeka,” pungkas HNW.
Tonton juga Video: Prabowo Hadiri Konferensi Parlemen OKI di DPR
