Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) untuk periode 2025-2029. Kabar ini diumumkan dalam Kongres Badan Pos PBB atau Universal Postal Union (UPU) di Dubai pada 7-20 September 2025.
Keikutsertaan kembali Indonesia dalam kali ini menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan pos dan logistik, baik di tingkat nasional maupun global. Lalu, apa itu Dewan Badan Pos PBB dan apa manfaatnya bagi Indonesia?
Menurut situs resminya, Universal Postal Union (UPU) atau adalah badan khusus PBB yang berdiri sejak 1874 dan berpusat di Bern, Swiss. UPU bertanggung jawab memastikan koordinasi layanan pos internasional, menyusun aturan, serta mendorong kerja sama antarnegara di bidang pos.
Di dalam struktur UPU terdapat dua dewan utama. Pertama, Council of Administration (CA) atau Dewan Administrasi yang beranggotakan 41 negara. Dewan ini menangani kebijakan, regulasi, administrasi, hingga bantuan teknis antarnegara. Kedua, Postal Operations Council (POC) atau Dewan Operasional Pos yang beranggotakan 48 negara. Dewan ini berfokus pada aspek teknis, inovasi produk, standar layanan, dan pengembangan operasional pos global.
Indonesia bukan kali pertama menduduki kursi anggota UPU. Indonesia tercatat sudah beberapa kali menjadi anggota Dewan Administrasi dan Dewan Operasional Pos sejak tahun 1950-an. Untuk periode 2025-2029, Indonesia kembali terpilih menduduki kedua posisi tersebut sekaligus.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital () mencatat, Indonesia sebelumnya menjabat di Dewan Administrasi periode 2017-2020 dan Dewan Operasional Pos periode 2021-2025. Dengan terpilihnya kembali, Indonesia berkesempatan memperkuat perannya dalam ekosistem pos internasional.
Keanggotaan di Dewan Badan Pos PBB membawa sejumlah manfaat strategis. Mengutip dari Antara, ada empat poin utama yang diperoleh Indonesia:
Dengan manfaat ini, Indonesia diharapkan mampu memperluas jaringan serta meningkatkan daya saing sektor pos dan logistik nasional.
Indonesia juga membawa sejumlah agenda selama masa keanggotaan. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital yang dilansir Info Publik, terdapat tiga fokus utama, yaitu:
“Kami berkomitmen untuk membawa aspirasi Indonesia dan negara-negara berkembang agar layanan pos semakin modern, inovatif, dan inklusif,” ujar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah.
