mengungkap kasus kericuhan di Jakarta pada 25-29 Agustus 2025. Polda Metro menjelaskan saat ini pihaknya masih mendalami adanya dugaan aliran dana yang mengucur untuk menopang aksi anarkis.
“Ini masih pendalaman (terkait adanya aliran dana). Karena baru diambilnya (tersangka) tadi malam dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan,” kata Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).
Selain itu, Wira juga menyampaikan pihaknya turut mendalami adanya aktor intelektual yang merancang terjadi kericuhan di Jakarta beberapa hari lalu. Termasuk pihaknya juga mendalami kemungkinan adanya unsur pidana makar dalam kericuhan tersebut.
“Kemudian terhadap kemungkinan apakah ada tindak pidana makar sebagaimana disampaikan Pak Presiden, tentunya dengan kasus ini menjadi pintu bagi penyidik untuk kita mengembangkan,” ujar Wira.
“Nanti kita akan melihat secara komprehensif berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menghargai masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun dia mengatakan demonstrasi diatur dalam undang-undang (UU).
“Jadi UU mengatakan, kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izinnya harus dikasih. Dan berhentinya jam 18.00 WIB,” kata Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9).
Dia mengatakan, ketika mendapatkan laporan, petugas menemukan banyak yang membawa petasan besar. Petasan tersebut dipakai untuk menyerang anggota sehingga terluka.
Prabowo juga menyinggung soal kasus pembakaran gedung DPRD. Menurut dia, tindakan tersebut sudah melenceng jauh dan bukan bentuk penyampaian pendapat.
“Ini menurut saya sudah perusuh, niatnya membakar. Ditemukan truk, isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat, gedung DPR, DPRD. Ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar,” ujarnya.
Prabowo kemudian mengungkit kasus massa rusuh yang membakar gedung DPRD Makassar sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Menurut dia, aksi membakar gedung pemerintahan sebagai bentuk makar.
“Dan ingat, di Sulawesi Selatan, 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi,” katanya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
