Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai transformasi digital pemerintah untuk kemudahan berusaha.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa nota kesepahaman dengan Kadin Indonesia merupakan fondasi kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha.
“Reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah merupakan agenda prioritas nasional, oleh karena itu Kementerian PAN-RB berperan memastikan agar birokrasi pemerintah menjadi enabler,” terangnya Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).
Dia menjelaskan kerja sama ini memiliki tiga makna utama. Pertama, menyinergikan agenda reformasi birokrasi dengan kebutuhan dunia usaha. Artinya, setiap kebijakan penyederhanaan prosedur, perbaikan regulasi, hingga digitalisasi layanan, dirancang agar sejalan dengan kepentingan investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, mendorong transformasi digital yang inklusif dan berdampak nyata. Transformasi digital pemerintahan, kata Rini, menjadi instrumen untuk menghadirkan kemudahan berusaha, menekan biaya birokrasi, dan meningkatkan efisiensi layanan publik.
Ketiga, penandatanganan nota kesepahaman yang juga disertai talkshow membangun ruang dialog strategis yang berkelanjutan. Komunikasi dua arah yang konstruktif antara pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dikatakan dapat tercipta dalam merespons tantangan era digital sekaligus menangkap peluang yang ada.
Rini menekankan bahwa dunia usaha merupakan mitra strategis dalam mewujudkan transformasi tersebut. Kadin Indonesia sebagai representasi dunia usaha disebut memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi pelaku industri, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing.
“Kolaborasi antara Kementerian PANRB dan Kadin Indonesia menjadi wujud nyata semangat whole of government dan whole of society, bahwa pemerintah dan dunia usaha berjalan beriringan untuk mendukung agenda besar Presiden menuju Indonesia Maju,” ungkap Rini.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan urgensi kerja sama yang dijalin antara pemerintah dan dunia usaha.
“Nota kesepahaman ini dilakukan untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kementerian PAN-RB, kemudian memberikan masukan konstruktif agar kebijakan digital aplikatif di lapangan, serta mendorong transparansi efisiensi dan kualitas layanan publik yang relevan dengan kegiatan usaha,” jelasnya.
Anindya mengungkapkan bahwa Kadin Indonesia turut berpartisipasi dalam program pemerintah, khususnya Program Prioritas Presiden yang dampaknya dirasakan masyarakat secara langsung.
Sebagai contoh, Kadin Indonesia dapat menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Selain itu, anggota Kadin Indonesia juga berkontribusi dalam pemenuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yaitu unit dapur produksi makanan bergizi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis.
“Ini murni karena kepercayaan dengan pemerintah, tapi juga karena manfaatnya dirasakan anak-anak, ibu menyusui, dan bahkan industrialisasi ketahanan pangan pun terjadi,” tutupnya
