Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025.
“Pertama, menyangkut soal pemutakhiran data, kaitannya dengan DTSEN. Tentu keperluannya adalah untuk penyaluran triwulan kedua, penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2025,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).
Hal ini disampaikannya usai bertemu Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Jumat (9/5).
Gus Ipul mengungkapkan DTSEN bersifat dinamis, karena setiap hari bisa saja terjadi perubahan data akibat adanya warga yang wafat, lahir, atau pindah domisili. Oleh karena itu, daftar penerima manfaat bansos pun dapat berubah sewaktu-waktu.
“Bisa saja ada penerima yang keluar dari daftar karena inclusion error, atau sebaliknya, ada yang masuk karena sebelumnya terkena exclusion error,” paparnya.
Guna memastikan akurasi dan keterbukaan, Gus Ipul mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi dan memperbarui data bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat memberikan usulan atau menyanggah data penerima manfaat.
“Siapa pun bisa menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi. Nanti data tersebut akan difinalisasi oleh BPS,” jelas dia.
Terkait jadwal, Gus Ipul mengungkapkan penyaluran bansos triwulan kedua direncanakan dimulai pada minggu ketiga Mei 2025. Adapun penyaluran dilakukan dengan menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pihaknya bersama Kemensos akan melakukan pemutakhiran DTSEN dengan berbagai cara. Salah satunya melalui ground checking atau pengecekan langsung di lapangan melalui pendamping PKH.
“Sekitar 12 juta (individu) yang kami lakukan ground checking di lapangan. Lalu selain itu, kami juga melakukan pemutakhiran dengan sumber-sumber data administrasi dan juga dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, maupun data lain yang kami kumpulkan baru-baru ini,” kata Amalia.
Amalia menyampaikan pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Dukcapil terkait data-data tersebut. Dengan begitu, informasi yang tercantum dalam DTSEN lebih akurat dan menjadi referensi tunggal untuk program-program perlindungan sosial maupun pemberdayaan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Berikutnya, tentunya rencana Pak Mensos adalah akan menggunakan DTSEN ini untuk penyaluran (bansos) di triwulan kedua dan DTSEN ini tentunya yang perlu kita catat bersama-sama karena Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini adalah terkait dengan data manusia sehingga pasti akan dinamikanya tiap hari akan berubah,” papar Amalia.
Amalia pun menegaskan pihaknya siap mendukung dan bekerja sama dengan Kemensos dalam pemutakhiran DTSEN secara berkala. “Tentunya BPS akan selalu mendukung dan siap terus mendukung dari pusat, provinsi, kabupaten kota untuk kita berkolaborasi selalu,” pungkas dia.
