Komisi Percepatan menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi kelompok masyarakat. Audiensi ini digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat sipil.
Audiensi digelar di Lounge Adhi Pradana, STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11/2025). Audensi dipimpin Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri.
Jimly mengatakan audiensi ini sebagai bentuk keterbukaan dalam menyerap aspirasi masyarakat sipil. Dia menyebut sebelumnya organisasi kelompok masyarakat ini telah mengirimkan surat untuk audiensi.
“Alhamdulillah, Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini sengaja memberikan kesempatan untuk mengundang pihak-pihak yang sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi Dan Alhamdulillah, semua masukan yang disampaikan-mulai dari NEFA, LSAM, Imparsial, dan beberapa organisasi lain-sangat konstruktif,” ujarnya.
Jimly memaparkan organisasi yang hadir merupakan para aktivis dan tokoh yang selama ini bergerak dalam isu HAM dan kemanusiaan. Mereka, kata Jimly, adalah orang-orang yang peduli terhadap kemajuan bangsa.
“Mereka adalah tokoh-tokoh dan aktivis pergerakan HAM serta kemanusiaan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara, khususnya terkait percepatan reformasi Polri berdasarkan pengalaman mereka,” jelasnya.
Jimly menyampaikan pihaknya menerima masukan itu. Dia menyebut pihaknya masih perlu pendalaman untuk dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan.
“Kami mengapresiasi dan bahkan meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi. Kami berharap dapat lebih rinci, sekaligus menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah,” ungkapnya.
Jimly menegaskan Komisi Percepatan Reformasi Polri memberikan ruang bagi setiap organisasi untuk menghimpun pandangan masing-masing. Dian berharap melalui audiensi ini akan terbentuk sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil.
“Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menyampaikan pentingnya penguatan sistem internal sebagai langkah mendukung profesionalitas Polri. Dia juga menekankan penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal yang membantu memperkuat akuntabilitas institusi.
“Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya.
Kemudian dari Centra Initiative, Al Araf, menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus diperkuat.
“Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, juga turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat. Ada beberapa isu yang turut dibahas dalam audiensi tersebut.
“Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan ini dimaksudkan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Lalu Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. Dia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
“Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi.
“Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menyampaikan pentingnya penguatan sistem internal sebagai langkah mendukung profesionalitas Polri. Dia juga menekankan penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal yang membantu memperkuat akuntabilitas institusi.
“Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya.
Kemudian dari Centra Initiative, Al Araf, menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus diperkuat.
“Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, juga turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat. Ada beberapa isu yang turut dibahas dalam audiensi tersebut.
“Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan ini dimaksudkan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Lalu Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. Dia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
“Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi.
“Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.
