Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma’ruf Amin meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung program-program pemerintah yang menunjang kepentingan rakyat. Dia mengatakan MUI tidak boleh takut jika disebut antek pemerintah hanya karena mendukung program yang baik bagi rakyat.
“Ada program pemerintah benar, baik untuk kepentingan rakyat, tidak usah takut dikatakan menjadi antek pemerintah, itu harus kita dukung semuanya,” kata Ma’ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara Milad ke-50 MUI di Asrama Haji, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
Dia mengatakan sejak awal, MUI pun sudah memposisikan diri sebagai mitra pemerintah. Dia pun menyebut MUI harus menjadi sahabat yang jujur dan benar bagi pemerintah.
“Alhamdulillah Bapak Presiden Bilang Saya siap dikritik asal jangan nyinyir. MUI perlu membetulkan, kalau tidak (baik), misalnya. Tapi tidak melalui kritik, tidak melalui nyinyir tapi melalui tausiyah,” ujar Ma’ruf.
Dia menjelaskan tausiyah sebagai bentuk nasihat. Lebih dalam, kata dia, tausiyah merupakan kasih sayang yang ditunjukkan kepada sosok yang paling disayang.
“Apa artinya tausiyah itu? Tausiyah itu adalah tausiyah yaitu mengandung arti, pengertian, memberi nasihat dari orang yang mencintai atau dari orang yang dicintai kepada yang dicintai, dari orang yang saling mencintai Bentuknya adalah tausiyah, bukan kritik, bukan nyinyir, artinya apa? Kalau MUI memberikan tausiyah kepada pemerintah, artinya MUI mencintai pemerintah, begitu namanya itu,” ungkapnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Dia juga turut menyampaikan bahwa dirinya maupun MUI secara penuh mendukung Presiden Prabowo menjalankan Pasal 33 UUD 1945 yakni menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Malahan dia menyarankan agar Presiden bisa bersikap keras untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut.
“Ketika Pak Prabowo, Presiden, akan mengatakan menjalankan Pasal 33, saya katakan kami dukung, dan itu sesuai dengan gerakan MUI. Terakhir adalah saya ingin menyebutkan, saya bilang, saya setuju jika melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang 1945, Pak Presiden memang harus keras, Kalau tidak, akan tidak terjadi kemakmuran rakyat itu,” pungkasnya.
