Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti pada perolehan sertifikat semata. Menurutnya, target akhir dari pelatihan tersebut harus jelas, yaitu terserapnya lulusan ke dunia kerja melalui jalur penempatan atau mampu berwirausaha melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK).
“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pelatihan Vokasi dan Perluasan Kesempatan Kerja antara Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) dan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), di Jakarta, Kamis (8/1).
Yassierli menjelaskan ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan. Adapun yang dinilai adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Oleh karena itu, Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan-apakah terserap kerja atau langsung merintis usaha.
Menurutnya, pendekatan berbasis data penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.
Pada kesempatan ini, Yassierli juga menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1% dari total pengangguran nasional. Kondisi ini menjadi alasan Kemnaker menyiapkan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Transformasi tersebut mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub. Kemudian, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, hingga pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah.
“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah menyebut rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan program prioritas lintas unit-mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.
“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” pungkas Darmawansyah.
