Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, , mengatakan pihaknya tak akan mengintervensi polemik internal . Fadli Zon lantas menjelaskan alasan pihaknya menunjuk Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan sebagai penanggung jawab keraton.
“Kita intervensi terutama untuk cagar budayanya gitu, tapi bukan yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin sesuai aturan-aturan yang ada dan bekerja sama terkait hal ini dengan pemerintah provinsi juga Pemerintah Kota Surakarta,” kata Fadli Zon dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).
Fadli Zon lantas menjelaskan alasan menunjuk Gusti Tedjowulan sebagai penanggung jawab pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ia mengatakan Gusti Tedjowulan merupakan sosok senior yang diharapkan bisa menjadi fasilitator.
“Kita menunjuk semacam penanggung jawab pelaksana dan kami menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan yang kebetulan juga sebelumnya ikut di sana, menjadi pihak yang nanti memfasilitasi musyawarah keluarga,” kata Fadli Zon.
“Jadi tetap kalau keputusan itu ada musyawarah di antara keluarga. Beliau termasuk salah satu yang senior dan juga kita anggap bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat,” sambungnya.
Ia mengatakan Kemenbud bukan dalam posisi mengintervensi permasalahan dualisme internal Keraton Solo. Kendati demikian, pihaknya mempertimbangkan cagar budaya yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Keraton Solo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Solo dari provinsi kemudian dari APBN. Nah selama ini menurut keterangan itu penerimanya itu pribadi. Nah kita ingin ada ke depan itu ingin ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN,” katanya.
Diketahui, kubu PB XIV Purbaya menolak penunjukan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Keraton Solo oleh Menbud Fadli Zon. Mereka menyebut punya alasan yang kuat.
Sasana Wilapa pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay, mengatakan pihaknya telah melayangkan keberatan penunjukan tersebut kepada Kementerian Kebudayaan dan juga ditembuskan kepada Presiden RI.
“Kami juga sudah melayangkan surat keberatan kami kepada Kementerian Kebudayaan dan beberapa tembusannya pun Presiden RI untuk keberatan kami diadakannya acara tersebut, karena kami melihat ketidakadilan proses yang diputuskan oleh Menteri Kebudayaan ini,” kata dia saat ditemui di Keraton Solo, dilansir infoJateng, Minggu (18/1).
Rumbay mengatakan alasan keberatan dengan penunjukan tersebut karena tidak ada komunikasi dengan pihaknya.
