Istilah merujuk pada pakaian yang digunakan oleh pegawai aparatur negara, mulai dari ASN di kementerian/lembaga, prajurit TNI, hingga anggota Polri. Pakaian dinas ini menjadi identitas dan sudah diatur melalui peraturan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait.
Pakaian seragam dinas ini berfungsi sebagai penanda disiplin, hierarki, dan wibawa institusi. Untuk mengenal lebih lanjut, mari simak penjelasan lengkapnya berikut ini, sebagaimana merujuk pada salah satu regulasi, yakni Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 43 Tahun 2012.
Berdasarkan Pasal 1 Permenhan No. 43 Tahun 2012, pakaian seragam adalah yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, baik spesifikasi (bahan dan bentuk), pemakaian dan penggunaan atribut.
Fungsi pakaian dinas tidak hanya untuk seragam kerja, tetapi juga:
Setiap instansi memiliki pedoman resmi dalam penggunaannya, termasuk kapan seragam dikenakan dan apa saja perlengkapannya.
Menurut Permenhan No. 43 Tahun 2012, ada beberapa istilah pakaian seragam yang paling sering ditemui, antara lain:
Selain pakaian dinas di atas, dalam Permenhan No. 43 Tahun 2012 ada juga istilah pakaian seragam lainnya, seperti:
Pemakaian pakaian seragam ini dibedakan berdasarkan jenis kegiatan, jabatan, dan hari kerja. Misalnya, PDH digunakan untuk kegiatan rutin harian, sedangkan PDU dipakai dalam upacara kenegaraan atau acara resmi.
Selain itu, setiap seragam dilengkapi dengan atribut tertentu yang menandakan identitas pemakainya, seperti papan nama, tanda pangkat, hingga lencana Korpri. Beberapa seragam juga memiliki perlengkapan khusus, seperti ikat pinggang dengan logo, peci, atau sepatu hitam.
Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman, disiplin, dan profesionalitas aparatur negara dalam setiap aktivitas kedinasan.
Tonton juga video “6 Keterampilan yang Harus Dimiliki ASN Menurut Prof Stella” di sini:
