Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara kembali menegaskan tidak akan melakukan transmigrasi tanpa ada permintaan dari pemerintah daerah.
“Tidak perlu gelisah karena tidak ada transmigrasi dari jawa ke luar Pulau Jawa kalau tidak ada permintaan dari daerah setempat,” kata Iftitah dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/8/2025).
Hal ini disampaikannya saat menjawab kekhawatiran perwakilan dari masyarakat Kalimantan Tengah di acara Bimbingan Teknis Training of Trainer Juru Bicara Infrastruktur di Jakarta Selatan, Jumat (8/8)).
Iftitah mengatakan alur pelaksanaan transmigrasi tersebut sesuai dengan UU No.29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
“Itu perintah undang-undang, adalah aneh kalau ada pemerintah daerah yang menolak transmigrasi,” ujar Iftitah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan usulan dari pemerintah daerah saja tidak cukup. Ia ingin bertemu langsung dan berdialog dengan masyarakat setempat yang wilayahnya akan dijadikan lokasi transmigrasi saat pemda mengajukan usulan.
“Sekarang banyak yang ingin ada pendatang, Pemda sudah mengajukan, tapi saya mau ketemu langsung dengan masyarakat bukan kepala daerah saja, harus semua bukan satu pihak saja,” jelasnya Iftitah.
Iftitah menambahkan, dialog tersebut bertujuan untuk menghadirkan kesukarelaaan dari warga setempat atas program transmigrasi.
“Siapa tahu ada masyarakat yang tidak bisa bertani, lalu diajarkan oleh pendatang. Makanya ini harus ada stimulus,” tutur Menteri Iftitah.
Ia menambahkan calon transmigran yang akan dikirim ke lokasi sekarang akan diseleksi oleh Kementerian Transmigrasi. Dengan begitu, mereka yang dikirim benar-benar memiliki kemampuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman demi meningkatkan sumber daya masyarakat di sana.
“Jadi transmigrasi ini bergerak untuk kesejahteraan,” pungkasnya.
