Militer mengatakan pihaknya telah menguasai kota Deir Hafer yang ada di luar kota pada Sabtu (17/1) waktu setempat, sehari setelah pasukan Kurdi setuju untuk bergerak mundur dari wilayah tersebut menyusul bentrokan baru-baru ini.
Dalam pernyataan yang ditayangkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (17/1/2026), militer Suriah mengatakan pasukannya telah mendapatkan “kendali militer penuh” atas Deir Hafer. Seorang koresponden AFP di lapangan melihat pergerakan tentara Suriah yang dikerahkan ke dalam kota.
Namun, (SDF) yang dipimpin Kurdi mengatakan bahwa personel militer Suriah memasuki kota Maskanah dan Deir Hafer sebelum penarikan pasukan mereka, yang diduga tidak mematuhi ketentuan perjanjian antara kedua pihak.
SDF menyerukan kepada negara-negara yang mensponsori perjanjian itu untuk segera melakukan intervensi guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuannya.
Setelah mengusir pasukan Kurdi dari kota Aleppo pekan lalu menyusul bentrokan mematikan, militer Suriah mengerahkan bala bantuan di dekat Deir Hafer dan memerintahkan SDF untuk mengevakuasi area di antara kota dan Sungai Eufrat, sekitar 30 kilometer lebih jauh ke timur.
Pada Jumat (16/1), pemimpin Kurdi Mazloum Abdi berkomitmen untuk menarik mundur SDF, yang didukung Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (17/1) pagi waktu setempat “menuju penempatan kembali di area-area di sebelah timur Eufrat” berdasarkan “seruan dari negara-negara sahabat dan mediator”.
Kementerian Pertahanan Suriah menyambut baik pengumuman Abdi, dan mengatakan bahwa pasukan Suriah akan ditempatkan di area-area tersebut setelah SDF mundur. Militer Suriah mengimbau warga sipil untuk meninggalkan area Deif Hafer dalam beberapa hari terakhir, dengan setidaknya 4.000 orang telah pergi.
Presiden Suriah, , pada Jumat (16/1) merilis dekrit yang menetapkan bahasa Kurdi sebagai “bahasa nasional”, sebagai isyarat niat baik terhadap minoritas Kurdi setelah rentetan kekerasan beberapa waktu terakhir.
Pemerintah Suriah yang baru berupaya memperluas otoritasnya di seluruh negeri setelah penggulingan pemimpin lama, Bashar al-Assad, pada akhir tahun 2024.
Kemajuan dalam implementasi kesepakatan Maret tahun lalu, soal pengintegrasian pemerintahan otonom Kurdi di wilayah utara ke dalam negara, telah terhenti. Namun pengumuman al-Sharaa pada Jumat (16/1) merupakan pengakuan formal pertama atas hak-hak nasional Kurdi sejak kemerdekaan Suriah tahun 1946 silam.
Dekrit tersebut menyatakan Kurdi sebagai “bagian penting dan integral” dari Suriah, di mana minoritas Kurdi mengalami marginalisasi dan penindasan selama beberapa dekade di bawah penguasa sebelumnya.
Presiden Suriah, , pada Jumat (16/1) merilis dekrit yang menetapkan bahasa Kurdi sebagai “bahasa nasional”, sebagai isyarat niat baik terhadap minoritas Kurdi setelah rentetan kekerasan beberapa waktu terakhir.
Pemerintah Suriah yang baru berupaya memperluas otoritasnya di seluruh negeri setelah penggulingan pemimpin lama, Bashar al-Assad, pada akhir tahun 2024.
Kemajuan dalam implementasi kesepakatan Maret tahun lalu, soal pengintegrasian pemerintahan otonom Kurdi di wilayah utara ke dalam negara, telah terhenti. Namun pengumuman al-Sharaa pada Jumat (16/1) merupakan pengakuan formal pertama atas hak-hak nasional Kurdi sejak kemerdekaan Suriah tahun 1946 silam.
Dekrit tersebut menyatakan Kurdi sebagai “bagian penting dan integral” dari Suriah, di mana minoritas Kurdi mengalami marginalisasi dan penindasan selama beberapa dekade di bawah penguasa sebelumnya.
