Sekelompok negara Arab dan negara-negara lainnya di dunia, termasuk , mengeluarkan pernyataan bersama yang isinya mengutuk persetujuan yang diberikan parlemen , atau Knesset, terhadap deklarasi yang menyerukan penerapan “kedaulatan Israel” atas wilayah yang diduduki.
Pernyataan bersama itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (25/7/2025), dirilis belasan negara seperti , Bahrain, Mesir, Yordania, Nigeria, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Palestina, serta Liga Negara-negara Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam.
“Mengutuk keras persetujuan Knesset Israel atas deklarasi yang menyerukan penerapan apa yang disebut ‘kedaulatan Israel’ atas Tepi Barat yang diduduki,” tegas pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Saudi pada Kamis (24/7) waktu setempat.
Negara-negara tersebut menganggap langkah tersebut sebagai “pelanggaran hukum internasional secara terang-terangan dan tidak dapat diterima, dan pelanggaran mencolok terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang relevan”.
“Pihak-pihak yang disebutkan di atas menegaskan kembali bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas Wilayah Palestina yang Diduduki, dan menekankan bahwa langkah sepihak Israel ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat mengubah status hukum Wilayah Palestina yang Diduduki, terutama Yerusalem Timur,” sebut pernyataan bersama itu.
Lebih lanjut, pernyataan bersama itu menyerukan komunitas internasional untuk bertindak menghentikan kebijakan Israel yang ilegal atas wilayah-wilayah Palestina.
“Menyerukan kepada komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan dan semua aktor terkait, untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka, dan bertindak untuk menghentikan kebijakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan fait accompli secara paksa, yang merusak prospek perdamaian yang adil dan abadi, dan prospek solusi dua negara,” cetus pernyataan bersama tersebut.
Pada Rabu (23/7), lebih dari 70 anggota parlemen Israel meloloskan mosi yang mendesak pemerintah Tel Aviv untuk menegakkan kedaulatan atas Tepi Barat. Mosi tersebut bersifat simbolis dan tidak mempengaruhi status hukum wilayah Palestina tersebut.
Voting untuk mosi tersebut, yang bersifat tidak mengikat, didukung oleh para anggota koalisi sayap kanan Perdana Menteri (PM) dan beberapa anggota oposisi dalam Knesset, nama resmi parlemen Israel.
Para anggota parlemen Israel itu mengatakan bahwa aneksasi Tepi Barat “akan memperkuat negara Israel, keamanannya, dan mencegah keraguan apa pun terhadap hak fundamental orang-orang Yahudi atas perdamaian dan keamanan di tanah air mereka”.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Pada Rabu (23/7), lebih dari 70 anggota parlemen Israel meloloskan mosi yang mendesak pemerintah Tel Aviv untuk menegakkan kedaulatan atas Tepi Barat. Mosi tersebut bersifat simbolis dan tidak mempengaruhi status hukum wilayah Palestina tersebut.
Voting untuk mosi tersebut, yang bersifat tidak mengikat, didukung oleh para anggota koalisi sayap kanan Perdana Menteri (PM) dan beberapa anggota oposisi dalam Knesset, nama resmi parlemen Israel.
Para anggota parlemen Israel itu mengatakan bahwa aneksasi Tepi Barat “akan memperkuat negara Israel, keamanannya, dan mencegah keraguan apa pun terhadap hak fundamental orang-orang Yahudi atas perdamaian dan keamanan di tanah air mereka”.
