Revolusi sosial selalu menjadi instrumen perubahan radikal dalam sejarah peradaban. Sejak Revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917, dunia menyaksikan bagaimana kekuatan ideologi, partai pelopor, dan penderitaan rakyat marjinal dapat digerakkan menjadi kekuatan politik yang mengguncang tatanan lama.
Lenin dengan Marxisme-Leninismenya berhasil membalikkan kekuasaan Tsar dan mendirikan negara proletar. Namun, di abad ke-21, pola serupa tampak kembali dengan wujud yang berbeda: kapitalisme Barat menggunakan strategi yang dalam dunia intelijen disebut false-flag operation.
False-flag operation adalah taktik intelijen di mana aktor utama menyembunyikan dirinya di balik simbol lawan, sehingga publik salah mengira siapa penggerak sesungguhnya. Lenin memanfaatkan penderitaan buruh, petani, dan tentara dengan slogan populis “Tanah, Roti, Perdamaian.” Sebaliknya, kapitalisme Barat di era kontemporer menggunakan narasi demokrasi, hak asasi manusia, perubahan iklim, dan rules-based order untuk memobilisasi kelas menengah global. Jika Lenin ingin menghancurkan kapitalisme, Amerika Serikat justru melakukan revolusi untuk mempertahankannya.
Kapitalisme Barat tidak lagi mengandalkan senjata api, melainkan kekuatan finansial, teknologi, media, dan NGO. Melalui jejaring Wall Street, Silicon Valley, IMF, Bank Dunia, serta lembaga-lembaga multilateral, mereka menggerakkan soft revolution yang efektif mengguncang stabilitas negara-negara berkembang. Dalam filsafat intelijen, hal ini adalah bentuk transformasi strategi: revolusi keras ala Bolshevik digantikan revolusi lunak yang berwajah idealis namun berwatak hegemonik.
Indonesia pada “Demo Agustus Kelabu 2025” menjadi salah satu laboratorium terbaru dari operasi ini. Aksi massa yang digambarkan sebagai protes rakyat, ternyata memperlihatkan pola pendanaan eksternal, orkestrasi digital, dan framing media internasional. Pola ini menunjukkan keterlibatan kapital transnasional yang berusaha menggoyahkan legitimasi nasionalisme dan membuka jalan bagi penetrasi ekonomi global.
Menurut laporan investigasi International Crisis Group (2025), terdapat pola orkestrasi digital melalui penggunaan bot, micro-influencer, dan kampanye media sosial lintas negara. Laporan intelijen terbatas juga mengindikasikan adanya peran lembaga think tank global yang memberikan pelatihan non-violent resistance kepada aktivis muda di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengikuti pola “Arab Spring 2.0.”
Kondisi di Nepal memperkuat analisis ini. Barat berusaha mendudukkan Balendra Shah (Walikota Kathmandu) sebagai tokoh pro-kapitalis global pasca-kerusuhan. Ia dirancang menjadi figur transisi yang dapat memastikan Nepal lebih terbuka pada penetrasi kapitalisme Barat. Namun, operasi tersebut gagal akibat kontra-intelijen India. Alih-alih Balendra, justru Sushila Karki naik sebagai Perdana Menteri sementara, berkat dukungan jaringan intelijen India. Meskipun Barat gagal menempatkan kandidat pilihannya, mereka telah berhasil mengguncang legitimasi politik Nepal. Bantuan intelijen India sangat berarti bagi stabilitas nasional Nepal, meski masih dalam proses perjuangan bersama bangsa Nepal sendiri.
Perbandingan ini menunjukkan kontras keadaan yang tajam: Lenin menghancurkan kapitalisme dengan revolusi proletar, sedangkan Amerika Serikat menyelamatkan kapitalisme dengan revolusi lunak. Lenin membangun Soviet dan Cheka, sementara AS memperkuat NATO, WTO, IMF, hingga sistem SWIFT yang mengontrol arus keuangan global. Lenin berteriak “Tanah, Roti, Perdamaian,” sementara Barat menggema dengan slogan “Democracy vs Authoritarianism,” “Climate Justice,” dan “Inclusive Growth.”
Dari perspektif filsafat intelijen, operasi semacam ini bukan sekadar gejolak politik domestik, melainkan bagian dari strategi global. False-flag operation kapitalisme Barat menggunakan wajah rakyat sebagai kedok untuk melanggengkan kepentingan kapital transnasional.
Laporan Freedom House (2024) bahkan menegaskan bahwa lebih dari 80 negara berkembang mengalami penurunan stabilitas akibat intervensi asing non-militer. Sementara Bank Dunia (2023) mencatat kenaikan 40% aliran dana transnasional yang diarahkan ke isu climate justice dan HAM, yang seringkali menjadi medium mobilisasi politik. Dengan demikian bangsa-bangsa berkembang, terutama di Asia Tenggara perlu memahami, bahwa apa yang tampak sebagai protes sosial atau gerakan moral sering kali adalah bagian dari operasi intelijen global.
Sejarah Lenin memberi pelajaran bahwa ideologi dapat menggerakkan revolusi untuk mengganti tatanan. Sejarah kontemporer memperlihatkan bahwa kapitalisme Barat juga menggunakan metode serupa, tetapi dengan tujuan untuk mempertahankan hegemoni. Indonesia dan Nepal adalah contoh nyata bagaimana strategi mereka bekerja di abad ke-21.
Kesimpulannya, jika Lenin berjuang menghancurkan kapitalisme demi masyarakat tanpa kelas, maka Amerika Serikat memimpin revolusi palsu untuk mempertahankan kapitalisme dalam wajah baru. “Operasi Bendera Proletar Palsu” adalah realitas geopolitik yang harus diwaspadai, agar bangsa-bangsa Asia Tenggara tidak terjebak dalam permainan global yang bersembunyi di balik topeng rakyat marjinal.
A.M. Hendropriyono
Catatan Kaki
1. John Golson, False Flags: Disinformation and the Global Struggle for Power (New York: Routledge, 2021), 44.
2. Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution (Oxford: Oxford University Press, 2008), 58.
3. G. John Ikenberry, Liberal Leviathan (Princeton: Princeton University Press, 2011), 24.
4. William I. Robinson, A Theory of Global Capitalism (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004), 89.
5. Susan Strange, The Retreat of the State (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 82.
6. Thomas Carothers and Saskia Brechenmacher, Closing Space: Democracy and Human Rights Support Under Fire (Carnegie Endowment, 2014), 73.
7. Media reports and political analysis of Nepal unrest,
8. Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? (Houghton Mifflin Harcourt, 2017), 212.
9. Reports on Sushila Karki’s interim leadership supported by Indian intelligence, 2025.
10. Robert Service, Lenin: A Biography (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 119.
11. Vladimir I. Lenin, Collected Works, Vol. 25 (Moscow: Progress Publishers, 1964), 172.
12. Joseph S. Nye, Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump (Oxford: Oxford University Press, 2021), 188.
13. Peter Dale Scott, American War Machine (Lanham: Rowman & Littlefield, 2018), 9.
14. Robert C. Tucker, The Marx-Engels Reader (New York: Norton, 1975), 305.
15. Nancy Fraser, The Old Is Dying and the New Cannot Be Born (London: Verso, 2019), 21.
16. Freedom House, Freedom in the World 2024 Report (Washington, DC: Freedom House, 2024).
17. World Bank, Global Development Report 2023: Civil Society and Transnational Finance (Washington, DC: World Bank, 2023), 144.
18. International Crisis Group, Indonesia: Anatomy of the August Protests (Jakarta/Brussels: ICG Report, 2025).
19. Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy (Boston: Albert Einstein Institution, 2012).
20. Profile of Balendra Shah, Kathmandu Post, June 2025.
21. “Sushila Karki Appointed Interim Prime Minister,” The Himalayan Times, August 2025.
Simak juga Video: Masinton Bicara Oligarki Kapital: Jangan Sampai Ada Dalang Kekuasaan!
