Langkah DPR RI berbenah diri di bawah kepemimpinan Ketua DPR Puan Maharani pasca aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia dinilai menjanjikan. Sejumlah langkah awal yang diambil DPR RI dalam merespons tuntutan publik terhadap reformasi parlemen dinilai menjadi sebuah gebrakan yang progresif.
Seperti diketahui, DPR RI telah menanggapi 17+8 tuntutan rakyat dengan mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, salah satunya terkait dengan gaji dan tunjangan DPR yang memicu kegelisahan publik.
Rapat tersebut dipimpin oleh Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah langkah konkret berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen.
Total ada 6 poin jawaban dari DPR untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat. Di antaranya, seluruh fraksi sepakat untuk mencabut tunjungan perumahan bagi anggota DPR.
Fraksi-fraksi di DPR juga menyepakati untuk moratorium dinas ke luar negeri, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Keputusan DPR yang menjadi jawaban terhadap 17+8 tuntutan rakyat diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, keesokan harinya.
Puan pun menyatakan DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. Ia juga memastikan DPR akan berupaya melakukan transformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan, dalam keterangan tertulis, Minggu (7/9/2025).
“Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” sambungnya.
Puan juga kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik. Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan tokoh publik yang tergabung dalam wadah bernama Majelis Mujadalah Kiai Kampung.
Mereka yang menyampaikan aspirasi kepada Puan mulai dari Peneliti Senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga tokoh NU KH Marsudi Syuhud, Mantan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga Pakar Komunikasi Effendi Gazali.
“Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ujar Puan.
Puan bertemu dengan sejumlah tokoh publik lintas latar belakang profesi tersebut untuk berdialog. Puan mendengarkan aspirasi secara langsung pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus lalu.
Puan pun menjelaskan sejumlah isu yang sempat memicu kegaduhan, seperti pemberitaan soal kenaikan gaji hingga tunjangan kompensasi perumahan bagi anggota DPR. Puan memastikan tunjangan tersebut sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
“Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” tambahnya.
Selain bertemu dengan tokoh publik, DPR sebelumnya juga menerima perwakilan 16 organisasi mahasiswa dan menampung aspirasi mereka. DPR menyebut siap melakukan reformasi lembaga dipimpin langsung oleh Puan.
Tuai Pujian dari Pakar
Terkait hal ini, Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR Communication & Business Institute) Ari Junaedi menyambut positif. Menurutnya, saat ini DPR tengah menapaki arah baru yang patut diapresiasi karena terdapat sejumlah langkah progresif.
“Arus besar tuntutan publik terhadap DPR tidak saja membuat DPR mawas diri dan berbenah tetapi juga membuat publik lebih aware dengan parlemen,” kata Ari.
Menurut Ari, dinamika yang terjadi belakangan ini menjadi momentum penting bagi DPR untuk memperbaiki citra dan kinerja kelembagaan. Ia menilai momen tersebut harus dijadikan titik awal untuk DPR lebih mengutamakan kinerja nyata.
“Tentu saja momen tersebut harus dijadikan titik awal untuk DPR lebih mengutamakan kinerja ketimbang fleksing. Saya masih meyakini DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani bisa mereset parlemen ke arah yang lebih baik,” urai Ari.
“Pasti anggota-anggota Dewan mendapat pelajaran yang berharga dari tragedi kemarin,” sambungnya.
Ari pun menyoroti bagaimana Puan membawa DPR untuk mendengar aspirasi dan desakan rakyat agar DPR mawas diri dan berbenah, setelah menghapus tunjangan rumah dinas. Di saat bersamaan tuntutan itu juga membuat publik lebih perhatian dengan parlemen.
“Tuntutan 17+8 dari rakyat yang mengedepankan transparansi, reformasi dan empati buktinya mulai dilakukan di sisi legislatif. Beberapa poin yang masuk dalam tuntutan publik kini mulai dijalankan di parlemen. Pembekuan tunjangan perumahan dan penghentian fasilitas yang diberikan kepada anggota telah diberlakukan oleh DPR,” tutur Ari.
“Kini publik tinggal menunggu publikasi dari transparansi anggaran yang diterima anggota DPR,” imbuhnya.
Ari juga menyinggung masih adanya sejumlah anggota DPR yang menunjukkan kepekaan terhadap masyarakat. Beberapa anggota dewan juga menunjukkan integritas dan tanggung jawab moral.
Sikap anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka misalnya, yang secara terbuka meminta maaf kepada rakyat dan mengingatkan rekan-rekannya agar lebih bijak dalam bersikap. Rieke bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade juga menemui para aktivis hingga influencer yang menyerahkan tuntutan rakyat 17+8 ke DPR, Kamis (4/9).
Andre pun bersama Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan dan Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menerima massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Kemudian, Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyerukan keadilan bagi mahasiswa Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama, yang tewas diduga dianiaya dalam aksi unjuk rasa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beberapa waktu lalu.
Menurut Ari, ajakan untuk menggelar unjuk rasa tak bisa menjadi dasar penangkapan. Ari menilai sikap sejumlah anggota dewan menunjukkan kepekaan kepada masyarakat.
“Ini merupakan contoh nyata sensitivitas sosial yang patut diapresiasi. Sikap rendah hati ini menunjukkan bahwa kritik publik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dijadikan bahan refleksi,” ucap Ari.
Meski demikian, Ari menyebut publik masih menunggu penyelesaian sejumlah persoalan penting, termasuk penindakan terhadap anggota DPR yang dinilai melecehkan aspirasi rakyat melalui Badan Kehormatan DPR.
“Saya kembali meyakini apa-apa saja yang belum ditunaikan DPR selaras dengan tuntutan publik akan dituntaskan oleh DPR. Langkah awal yang baik yang ditorehkan DPR ‘yang baru’ dan ‘siap berubah’ terus dinanti publik,” papar Ari.
“Mengingat respon DPR begitu menjanjikan harapan,” sambungnya.
Sebagai informasi, ada 17 poin tuntutan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Untuk DPR, tuntutan ini berisi tugas untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru (termasuk pensiun), mempublikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR), mendorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
Adapun Enam poin keputusan DPR untuk menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat, adalah sebagai berikut:
Tonton juga video “17+8 Tuntutan Rakyat Dijawab DPR, TNI, dan Polri” di sini:
