Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menggelar rapat malam ini membahas akomodasi hingga konsumsi dalam penyelenggaraan ibadah 2026. Rapat secara tertutup disebut untuk menghindari biaya hotel hingga konsumsi ditinggikan jika pihak lain mengetahui hal itu.
“Kemudian membahas akomodasi, konsumsi, ini yang agak pelik kita nggak bisa bahas di sini, kami sudah wanti-wanti membahas ini harus terhindar dari pengetahuan pihak-pihak lain. Karena begitu kita sebut di mana menginap, pemain sudah bekerja di sana. ‘Wah ini hotel sudah pasti diambil, kita lipat-lipatkan harganya’,” ujar Marwan dalam rapat di DPR, Selasa (28/10/2025).
Ia mengatakan pembahasan detail komponen biaya haji 2026 dilakukan malam ini dan besok. Marwan berharap pada Kamis (30/10) pemerintah dan DPR bisa mengumumkan ongkos haji 2026 kepada masyarakat secara resmi.
“Kami menyampaikan Pak Wachid sudah mewanti-wanti pembahasan kita hanya nanti malam dan besok. Tanggal 30 sudah kita umumkan keputusan ini jadi berundinglah ini, pesawat berunding lah di antara bertiga. Yang penting turun harganya,” ungkap dia.
Ditemui usai rapat, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan rapat DPR malam ini untuk menghindari spekulasi permainan harga Arab Saudi. Ia tak ingin jika disampaikan secara rinci mengenai akomodasi hingga konsumsi, lantas harga dari pihak Arab Saudi justru ditinggikan.
“Kami paham itu dari DPR karena memang kan pertama kita menghindari spekulasi permainan harga di Saudi Arabia. Biasanya itu kalau kemudian sudah tahu harga kita berapa, kemudian tiba-tiba nanti tempat, misalnya akomodasi, lokasi yang mau kita tuju itu spekulasi jadi lebih tinggi tuh, tiba-tiba dinaikinlah, tiba-tiba nanti banyak calolah,” ungkap Dahnil.
Dahnil mengatakan rapat tertutup itu untuk menghindari potensi para mafia. Ia berharap rapat tersebut berjalan dengan lancar.
“Jadi justru kemudian kalau kemudian terbuka, itu membuka kemungkinan para mafia, para calo itu bermain. Dan itu yang dihindari oleh DPR dan juga oleh kami di Kementerian Haji dan Umrah melalui Panja pemerintahan,” imbuhnya.
Simak juga Video ‘Kementerian Haji Usul BPIH 2026 Rp 88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,9 Juta’:
“Kami paham itu dari DPR karena memang kan pertama kita menghindari spekulasi permainan harga di Saudi Arabia. Biasanya itu kalau kemudian sudah tahu harga kita berapa, kemudian tiba-tiba nanti tempat, misalnya akomodasi, lokasi yang mau kita tuju itu spekulasi jadi lebih tinggi tuh, tiba-tiba dinaikinlah, tiba-tiba nanti banyak calolah,” ungkap Dahnil.
Dahnil mengatakan rapat tertutup itu untuk menghindari potensi para mafia. Ia berharap rapat tersebut berjalan dengan lancar.
“Jadi justru kemudian kalau kemudian terbuka, itu membuka kemungkinan para mafia, para calo itu bermain. Dan itu yang dihindari oleh DPR dan juga oleh kami di Kementerian Haji dan Umrah melalui Panja pemerintahan,” imbuhnya.
Simak juga Video ‘Kementerian Haji Usul BPIH 2026 Rp 88,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,9 Juta’:
