Pansus Perparkiran melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada lokasi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengatakan lahan milik Pemprov DKI dijadikan kantong parkir selama 21 tahun tanpa menyetor pajak.
“Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp 37,8 miliar,” kata Jupiter dalam keterangan, Rabu (24/9/2025).
Perhitungan didasarkan pada estimasi omzet parkir sekitar Rp 50 juta per hari atau Rp 1,5 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan ke kas daerah sekitar Rp 150 juta per bulan.
“Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp 37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak,” tegasnya.
Jupiter menilai, praktik itu bisa berlangsung lama lantaran adanya pembiaran. Dia mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengevaluasi dan mengganti jajaran terkait yang lalai dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Kalau lahan pemprov dikuasai tanpa kontrak resmi, tanpa sewa, itu rawan diserobot permanen. Kami khawatir ada keterlibatan oknum dari dalam. Karena itu kami dorong Gubernur berani mengevaluasi dan mengganti pejabat yang lalai,” ungkapnya.
Di siai lain, Jupiter juga mendesak eksekutif untuk segera menindaklanjuti dengan langkah hukum. Dia menilai hal tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi tindak pidana.
“Kami minta wali kota dan jajarannya segera membuat laporan polisi. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi tindak pidana karena menggelapkan pajak dari uang masyarakat,” tegas politikus Partai NasDem itu.
Ia menambahkan, Pansus Parkir DPRD akan terus mengawal agar tata kelola parkir di Jakarta transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Selain penindakan, kami mendorong perluasan digitalisasi pembayaran parkir resmi agar kebocoran PAD bisa ditutup,” tuturnya.
