Presiden Said Iqbal mengkritik langkah partai-partai yang menonaktifkan anggota DPR buntut kritik publik, alih-alih memberhentikannya. Said menegaskan pihaknya akan mengadukan para anggota Dewan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
“Pengertian nonaktif itu kan nggak ada di undang-undang, MKD. Partai Buruh sama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR,” kata Said di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Said mendorong agar para anggota Dewan nonaktif segera dicopot. Menurut dia, para anggota DPR itu telah menimbulkan huru-hara di publik.
“Ya berhentiin aja lah kita kan menimbulkan huru-hara ya,” ujarnya.
Diketahui, sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat. Kelima anggota DPR itu, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan Adies Kadir.
NasDem mengawali langkah penonaktifan kadernya sebagai anggota Dewan, yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan anggota Komisi IX DPR Nafa Urbach. Hal serupa dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang menonaktifkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Sekjen PAN Eko Patrio dan anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama (Uya Kuya).
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Menyusul dua partai lain, Golkar juga mengambil sikap terhadap Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Posisinya sebagai anggota Dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR RI yang belakangan viral.
