Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, menyoroti pengumuman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai bencana kelaparan di , Palestina. Ia menyebut peringatan itu harus menjadi alarm untuk Indonesia mengambil langkah insiatif menghentikan segala bentuk penindasan.
“Deklarasi PBB menandai pertama kalinya bencana kelaparan dinyatakan di kawasan Timur Tengah. Fakta ini menunjukkan penderitaan rakyat Palestina sudah pada tahap yang sangat darurat,” kata Yudha kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
Yudha menyoroti pernyataan Kepala Bantuan PBB Tom Fletcher yang menegaskan bahwa kelaparan ini seharusnya tidak perlu terjadi. Ia menyebut peristiwa yang terjadi di Gaza bukan bencana alam melainkan kejatahan politik pada akses kemanusiaan.
“Fletcher mengatakan dengan sangat jelas bahwa makanan tidak bisa sampai ke Gaza karena hambatan sistematis oleh Israel. Artinya, ini bukan bencana alam, tetapi akibat dari kebijakan politik yang menutup akses kemanusiaan,” ujarnya.
Legislator Golkar ini menyerukan komunitas internasional segera bersatu untuk menekan Israel membuka jalur bantuan kemanusiaan. Ia meminta pemerintah RI untuk berusaha lebih lantang di forum dunia.
“Ratusan ribu warga Gaza kini menghadapi kondisi bencana besar. Situasi ini tidak hanya menyangkut Palestina, tetapi juga ujian bagi solidaritas kemanusiaan dunia. Jangan biarkan kelaparan dijadikan alat perang,” ujar Yudha.
“Pemerintah Indonesia harus lebih aktif memimpin inisiatif diplomatik, baik di PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun forum internasional lainnya. Indonesia tidak boleh diam, harus berdiri di garis depan memperjuangkan pembukaan jalur bantuan dan penghentian blokade Israel,” sambungnya.
Ia mengutuk keras blokade bantuan makanan terhadap Gaza hingga membuat anak-anak menderita dan akhirnya meninggal dunia. Yudha meminta negara di seluruh dunia tak tutup mata atas peristiwa ini.
“Anak-anak adalah korban paling tidak berdaya. Mereka menderita kelaparan, sakit, bahkan kehilangan masa depan karena perang dan blokade. Dunia tidak boleh menutup mata ketika generasi muda Palestina dibiarkan mati perlahan akibat kelaparan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menyatakan bencana kelaparan di Jalur Gaza, Palestina. Namun warga Palestina menilai deklarasi PBB itu terlambat.
Pengumuman PBB tersebut datang setelah berbulan-bulan peringatan mengenai krisis pangan di Gaza. Pada akhir Juli lalu, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sebuah inisiatif yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan krisis kelaparan akibat konflik di Gaza.
IPC menyebut semakin banyak bukti menunjukkan bahwa kelaparan, malnutrisi, dan penyakit yang meluas mendorong peningkatan kematian akibat kelaparan. Tercatat lebih dari 20.000 anak dirawat untuk perawatan malnutrisi akut antara April dan pertengahan Juli. Jumlah itu di antaranya 3.000 anak lebih mengalami malnutrisi parah.
“Data terbaru menunjukkan bahwa ambang batas kelaparan telah tercapai untuk konsumsi pangan di sebagian besar Jalur Gaza dan untuk malnutrisi akut di Kota Gaza,” demikian bunyi peringatan tersebut, yang menyerukan tindakan segera untuk mengakhiri permusuhan dan memungkinkan respons kemanusiaan yang luas, tanpa hambatan, dan menyelamatkan nyawa.
