Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai membuka Desk Sekolah Rakyat sebagai sarana koordinasi dan informasi terkait persiapan pelaksanaan program prioritas nasional Sekolah Rakyat. Layanan ini dibuka selama lima hari, yakni Rabu-Kamis (16-17 April 2025) dan Senin-Rabu (21-23 April 2025) di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan desk ini menjadi titik temu antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Desk ini untuk melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan. Di desk ini, daerah bisa mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah di kantor Kemensos pada Rabu (16/4). Respons dari para kepala daerah cukup besar. Banyak yang mulai mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan ini.
“Kita berterima kasih gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota terkait Sekolah Rakyat,” imbuh Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa Kemensos membuka peluang seluas-luasnya bagi daerah yang siap, khususnya dalam hal penyediaan lahan minimal seluas lima hektare. Sekolah Rakyat sendiri ditujukan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa proses seleksi peserta didik akan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga prosesnya akan berjalan transparan dan tepat sasaran. Program ini diharapkan menjadi lompatan penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah seperti Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin.
Simak juga Video: Kemensos Bakal Teken MoU dengan 200 Kepala Daerah untuk Sekolah Rakyat
