Perdana Menteri Nepal pada Senin (15/9) menunjuk tiga menteri baru untuk bergabung dalam pemerintahan transisi yang ditugaskan menggelar pemilu baru pada Maret. Perkembangan ini menyusul protes berdarah pada pekan lalu yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan resmi Nepal.
Sushila Karki, perdana menteri perempuan pertama di negara pegunungan Himalaya itu, mengangkat Kalman Gurung sebagai menteri energi, Rameshore Khanal sebagai menteri keuangan dan Om Prakash Aryal sebagai menteri dalam negeri.
Karki, 73 tahun, ditunjuk sebagai perdana menteri pada 12 September. Dia merupakan sosok populer saat menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung pada 2016 dan 2017, dikenal karena sikap tegasnya menentang korupsi di pemerintahan.
Aksi demonstrasi besar-besaran pekan lalu — disebut sebagai protes Generasi Z — berakhir dengan sedikitnya 72 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Tentara turun tangan memberlakukan jam malam, sebelum akhirnya mundur ke barak dan mempersilahkan Karki mengepalaI pemerintahan sementara demi menggelar pemilu enam bulan mendatang.
“Saya tidak datang ke posisi ini karena menginginkannya, tetapi karena ada suara dari jalanan yang menuntut agar Sushila Karki diberi tanggung jawab,” kata Karki pada Minggu. “Kami di sini hanya enam bulan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintahan serta para menteri berikutnya.”
Karki menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan harapan generasi muda yang turun ke jalan dan para pemimpin politik senior, sekaligus membangun kembali struktur pemerintahan yang hancur akibat protes brutal tersebut.
“Apa yang kita butuhkan sekarang adalah bekerja untuk mengakhiri korupsi, menghadirkan tata kelola yang baik, dan menciptakan kesetaraan ekonomi,” ujarnya.
Chandra Lal Mehta, seorang mahasiswa, mengatakan dia yakin para pemilih akan mendukung pemimpin yang lebih muda saat pemilu Maret, tetapi menilai keahlian Karki dalam bidang hukum menjadi modal penting untuk perannya sebagai perdana menteri saat ini.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Pengusaha Shrawan Dahl menyebut Karki sebagai sosok yang tepat memimpin pemerintahan sementara karena ia didukung tentara dan rakyat.
“Tujuannya adalah menyelenggarakan pemilu dan harapan kami adalah dia dapat menuntaskan tugas itu dengan sukses,” ujar Dahl.
Pada April 2017, para anggota parlemen pernah berupaya memakzulkan Karki saat dia menjabat ketua Mahkamah Agung, karena menuduhnya bias, tetapi langkah itu gagal dan dikritik sebagai serangan terhadap lembaga peradilan.
Gelombang demonstrasi besar dimulai pada 8 September, dipicu larangan media sosial yang hanya berlangsung singkat. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan, terutama kaum muda, yang marah atas korupsi merajalela dan kemiskinan, sementara anak-anak para pemimpin politik, yang dikenal sebagai “nepo kids,” terlihat hidup dalam kemewahan.
Protes itu berubah menjadi kekerasan, dengan massa menyerang gedung parlemen dan polisi melepaskan tembakan.
Para pengunjuk rasa menyerang dan membakar kantor presiden, Mahkamah Agung, kementerian-kementerian utama, serta beberapa kantor polisi pada 9 September, sehari setelah polisi menembaki demonstran. Bisnis dan rumah milik keluarga-keluarga elit juga diserang, termasuk beberapa gerai jaringan supermarket populer di Nepal.
Situasi baru mereda setelah tentara mengambil alih jalanan pada malam itu, dan dimulailah perundingan antara demonstran, tentara, serta presiden mengenai pemerintahan sementara.
Editor: Yuniman Farid
