menegaskan bahwa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan kehilangan haknya meski mereka bersekolah di Sekolah Rakyat. Peserta didik yang mendapat KJP pun tetap akan mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.
“Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa, sekolahnya di mana saja ya tetap nanti KJP-nya diberikan,” kata Pramono di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).
Menurut Pramono, KJP bukan hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa semata. Tetapi juga membantu keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
“Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kepada keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, beras, makanan, dan sebagainya dari itu,” jelasnya.
Dia juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI terkait integrasi program Sekolah Rakyat dengan sistem dukungan sosial yang sudah ada.
“Kami sudah menyiapkan bahkan lahannya dan tempatnya, untuk Jakarta nggak jadi masalah,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) RI menambah 100 titik baruSekolah Rakyatse-Indonesia. Dengan tambahan ini, jumlah sekolah yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 menjadi 200 titik yang diisi lebih dari 20 ribu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Khusus untuk 100 titik pertama, kepala sekolah dan guru akan mengikuti pelatihan hingga akhir Juni. Mereka akan siap menyambut tahun ajaran baru mulai 14 Juli 2025,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (24/6).
Sementara itu, tambahan 100 titik sekolah tambahan sedang diproses. Sekolah-sekolah ini akan memanfaatkan aset Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tengah mematangkan rencana kerja sama dengan Kemenaker. Gedung-gedung BLK cukup memadai dan siap difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Proses rekrutmen siswa dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai pihak, dari pendamping PKH, dinas sosial daerah, dinas pendidikan, hingga BPS daerah. Seluruh data diverifikasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang bisa masuk.
“Siswa yang belajar di Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang berada di Desil 1 DTSEN. Tidak boleh ada yang main-main dalam proses seleksi. Semuanya harus melalui verifikasi lintas sektor dan disetujui oleh kepala daerah,” kata Gus Ipul.
