Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana resmi membuka posko induk di Banda . Pemilihan lokasi ini karena Aceh dinilai sebagai wilayah terdampak paling parah.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali berharap posko induk itu bisa mempercepat pemulihan pascabencana.
“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Safrizal, dilansir Antara, Sabtu (10/1/2026).
Safrizal diketahui ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk secara langsung di Aceh dan Sumut sejak 27 November 2025 hingga kini. Terkait target kerja, pemerintah menegaskan satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Ia menyebut prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian. Lalu disertai penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
“Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media” ujarnya.
Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, katanya, dibentuk atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Presiden Prabowo diketahui menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Sejalan dengan pembukaan posko, Mendagri memimpin rapat perdana Satgas Nasional bersama Menko PMK, Menteri PU, Seskab dan Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, serta para Sekjen kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
